Opini Publik – Dalam menyikapi isu terancam kolapsnya keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Babel, Herman Saleh, menyampaikan pandangan opini kritis. Kepada media, Senin (9/9/24).
Dalam opininya, Herman menekankan penting keterbukaan pemerintah dalam mengelola isu ini. Menurutnya, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi krisis yang sedang berkembang.
Herman Saleh mengingatkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, peran penting tidak hanya berada di tangan pemimpin yang terlihat di permukaan, melainkan juga di tangan birokrasi yang bekerja di belakang layar, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ia menilai tidak adil jika menyalahkan pemimpin yang sudah tidak menjabat, karena banyak faktor internal lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan.
Selama dua tahun pandemi Covid-19, Pemkab Bangka berhasil mengelola anggaran tanpa pemotongan pada honor tenaga kontrak atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini menunjukkan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD,”kata dia.
Herman menekankan bahwa soliditas dan sinergi ini harus terus dipertahankan untuk mencegah krisis keuangan semakin memburuk.
Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah langkah bijak dari seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama, membahas masalah ini secara mendalam, dan mencari solusi terbaik. Penyelesaian yang bijak dan menyeluruh jauh lebih efektif daripada sekadar menyalahkan pihak tertentu.
Herman juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas. Ia mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam mengkomunikasikan kondisi keuangan daerah sehingga masyarakat dapat memahami permasalahan yang dihadapi dengan lebih baik.
Keterbukaan informasi, menurutnya, adalah kunci agar publik dapat memantau dan memahami langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani krisis keuangan daerah yang ekstrim ini,”tukas Herman.
Namun, dari sudut pandang lain, beberapa pihak berpendapat bahwa masalah ini tidak semata-mata terkait transparansi, melainkan juga menyangkut kebijakan pengelolaan anggaran yang kurang tepat sasaran. Evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya perlu dilakukan untuk mencegah krisis yang lebih besar di masa mendatang.(*)
