DJITUBERITA, JAKARTA – Wacana mengenai kemungkinan pergantian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perbincangan publik. Sejumlah nama perwira tinggi Polri mulai dikaitkan sebagai calon pengganti.
Namun, hingga kini belum ada sinyal resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pergantian pimpinan Korps Bhayangkara tersebut.
Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin dalam analisa tulisannya masuk ke redaksi (21/7), menilai pembahasan mengenai pergantian Kapolri masih berada pada tataran spekulasi dan belum dapat disimpulkan sebagai agenda yang akan segera direalisasikan pemerintah.
Menurutnya, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden yang harus didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh, bukan semata-mata dipengaruhi oleh dinamika politik maupun tekanan opini publik.
Hasanuddin menilai, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki rekam jejak penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, termasuk saat penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berlangsung relatif aman dan kondusif. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi bagi keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa secara administratif tidak ada faktor mendesak yang mengharuskan pergantian Kapolri dalam waktu dekat. Selain usia dinas yang masih memungkinkan, perubahan ketentuan batas usia pensiun dalam revisi Undang-Undang Polri juga dinilai membuat masa pengabdian Kapolri saat ini masih terbuka.
Karena itu, Hasanuddin berpandangan apabila wacana pergantian hanya dikaitkan dengan polemik yang berkembang, termasuk isu yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, maka langkah tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai respons yang terlalu reaktif.
“Iinstitusi sebesar Polri memerlukan kepemimpinan yang dijaga melalui pertimbangan yang objektif, bukan sekadar merespons dinamika sesaat,” ujarnya.
Sejumlah Nama Muncul, Namun Belum Ada Kepastian?
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah nama perwira tinggi Polri mulai disebut-sebut berpeluang menjadi Kapolri apabila terjadi regenerasi kepemimpinan. Di antaranya Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Irjen Pol. Rudi Darmoko, hingga Komjen Pol. Karyoto.
Namun Hasanuddin menegaskan, menentukan Kapolri bukan sekadar melihat popularitas ataupun senioritas. Jabatan tersebut membutuhkan figur yang memiliki integritas, kemampuan manajerial, pengalaman operasional, kepemimpinan, kemampuan membangun sinergi antarlembaga, serta loyalitas kepada negara dan pemerintahan.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut hanya dapat dinilai secara komprehensif oleh Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional.
Hasanuddin juga mengaitkan dinamika tersebut dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelumnya menyampaikan belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Meski posisi Kapolri tidak termasuk anggota kabinet, pernyataan tersebut dinilai dapat dibaca sebagai indikasi bahwa pemerintah masih memprioritaskan stabilitas pemerintahan.
Ia menilai Presiden Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun individu. Karena itu, apabila suatu saat dilakukan pergantian Kapolri, keputusan tersebut diyakini akan menjadi bagian dari kebutuhan organisasi dan strategi pemerintahan, bukan sebagai bentuk hukuman terhadap pejabat yang sedang menjabat.
Sebaliknya, apabila Presiden masih menilai kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo efektif mendukung agenda nasional, maka mempertahankannya juga merupakan pilihan yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian Kapolri. Seluruh nama yang beredar di ruang publik masih sebatas spekulasi dan analisis berbagai pihak, sehingga belum dapat dipastikan menjadi arah kebijakan pemerintah.(Red)
