Toboali, Bangka Selatan – Kejaksaan Negeri Bangka Selatan (Kejari Basel) menetapkan dan menahan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola penambangan bijih timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama periode 2015–2022.
Berdasarkan informasi para tersangka kini ditahan di Lapas Kelas IIA Tuatunu Pangkalpinang guna kepentingan penyidikan.
Pasca penetapan dan penahanan tersangka, Kejari Basel kini melanjutkan proses hukum dengan tahap penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah ini terus bergulir dan diperkirakan segera memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang akan digelar secara terbuka untuk umum.
Di tengah bergulirnya proses hukum, perhatian publik kini turut mengarah pada jejak bisnis para tersangka, salah satu yang paling mencolok adalah Kurniawan Effendi Bong alias Afat yang disebut sebagai salah satu dari sembilan mitra PT Timah dalam perkara tersebut.
Baca Juga Selengkapnya: Jaringan Aktivis Nusantara Laporkan Dugaan Tambang Ilegal Eks PT AKT ke Kejagung, Kerugian Negara Tembus Rp8 Triliun
Baca Juga Selengkapnya; Kejaksaan Geser Pendekatan Penanganan Korupsi, Kerugian Negara Jadi Prioritas
Baca Juga Selengkapnya: Kolaborasi Strategis KPPU–Kejagung, Percepat Eksekusi Putusan
Baca Juga Selengkapnya: Kejaksaan RI Terus Bertransformasi di Bawah Kepemimpinan ST Burhanuddin
Baca Juga Selengkapnya: Ormas Brigade 571 dan LMPP Desak Penegakan Hukum Kasus Tipikor Tata Niaga Timah 2015–2022 Transparan dan Berkeadilan
Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka terkait dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk.
Nama Afat selama ini dikenal masyarakat lokal bukan hanya sebagai warga biasa tapi sosok pengusaha sukses di sektor pertambangan, tetapi juga memiliki aktivitas usaha di bidang jasa konstruksi dan proyek pekerjaan fisik dan usaha ritel lainnya tersebar di beberapa titik atau yang belum teridentifikasi oleh penyidik.
Jejak bisnisnya salah satunya terlihat dalam proyek revitalisasi pagar dan gerbang kawasan Perkantoran Bupati Bangka Selatan pada Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan data LPSE Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023 yang dihimpun, pekerjaan revitalisasi tersebut dikerjakan oleh CV Indhi Pratama yang beralamat di Pangkalpinang dengan nilai kontrak mencapai Rp4.936.768.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Selatan.
Proyek itu sempat menjadi perhatian masyarakat karena menghadirkan perubahan tampilan cukup dominan warna merah menyala di kawasan perkantoran pemerintah daerah.
Nuansa gerbang nampak mewah, ukiran dinding ikonik hingga deretan tiang lampu bergaya Malioboro Yogyakarta membuat kawasan tersebut tampak berbeda dibanding sebelumnya. Di sejumlah titik juga disediakan bangku santai bagi pengunjung maupun masyarakat yang datang ke area perkantoran.
Pantauan media djituberita.com pada akhir 2023 lalu, suasana kawasan perkantoran terlihat lebih hidup terutama pada sore hari dan menjadi salah satu titik perhatian warga yang melintas.
Dalam pelaksanaannya, Afat diketahui beberapa kali memantau langsung progres pekerjaan di lapangan. Ketika itu, ia menyebut pengerjaan dilakukan sesuai spesifikasi pemerintah dan ditargetkan selesai tepat waktu.
“Materialnya tidak main-main, termasuk ornamen lampu yang didatangkan langsung dari Yogyakarta dengan kualitas terbaik,” ujar Afat kepada awak media saat tahap finishing berlangsung.
Kini, seiring berkembangnya proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola timah, sosok Kurniawan Effendi Bong alias Afat menjadi perhatian karena jejak bisnisnya menggurita tidak hanya berada di sektor pertambangan, tetapi juga menyentuh proyek-proyek pekerjaan fisik pemerintah daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
Perkara tersebut hingga kini masih terus bergulir, sementara publik menanti langkah penegakan hukum, penyitaan aset, serta upaya pemulihan kerugian negara dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.
Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab, klarifikasi, dan pembuktian kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan koridor hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
