Djituberita, Jakarta – Diskusi publik bertajuk “JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029” yang digelar Obor Rakyat Reborn di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2026), menyoroti dinamika politik nasional, penegakan hukum, hingga polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kembali ramai diperbincangkan.
Dalam forum tersebut, praktisi hukum Ahmad Khozinudin memaparkan pandangannya mengenai dampak hukum dan politik yang muncul dari laporan sejumlah organisasi masyarakat Islam terhadap beberapa tokoh publik pendukung Jokowi.
Menurut Ahmad, aparat penegak hukum harus menangani seluruh laporan secara profesional dan setara tanpa memandang kedekatan politik pihak yang dilaporkan.
“Polri harus profesional menindaklanjuti laporan terhadap Ade Armando, Grace Natalie maupun Abu Janda. Jangan sampai ada kesan hukum diterapkan berbeda karena mereka dianggap dekat dengan kubu Joko Widodo,” ujarnya.
Ia menilai institusi kepolisian saat ini tengah menjadi perhatian publik sehingga proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara transparan serta akuntabel.
Selain aspek hukum, Ahmad juga menilai polemik tersebut mulai memunculkan dampak politik terhadap Partai Solidaritas Indonesia dan kelompok pendukung Jokowi.
Menurutnya, langkah sejumlah tokoh yang memilih mengundurkan diri dari PSI dan tidak memperoleh pendampingan hukum resmi dari partai menunjukkan adanya upaya membatasi persoalan agar dianggap sebagai urusan pribadi.
“PSI berusaha melokalisir persoalan ini sebagai kasus personal. Ade Armando mundur dari PSI, sementara Grace Natalie juga tidak dibela melalui bantuan hukum resmi partai,” katanya.
Dalam diskusi itu, Ahmad turut menyinggung pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang sebelumnya menyarankan agar Joko Widodo menunjukkan ijazah kepada publik guna mengakhiri polemik.
Namun menurutnya, saran tersebut justru ditafsirkan sebagai bentuk tuduhan politik sehingga memicu respons luas di ruang publik.
Ahmad menilai polemik tersebut berpotensi memengaruhi legitimasi politik pendukung Jokowi, termasuk elektabilitas PSI serta keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi menuju kontestasi 2029.
“Kalau legitimasi publik hilang, maka bukan tidak mungkin tidak ada lagi trah lanjutan setelah era Joko Widodo,” ujarnya.
Ia juga mengkritik beredarnya informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan di ruang publik sebelum diumumkan secara resmi oleh aparat penegak hukum.
Karena itu, ia meminta Polda Metro Jaya menjelaskan sumber kebocoran informasi terkait status perkara yang ramai dibahas masyarakat.
“Informasi penyelidikan dan penyidikan seharusnya keluar dari otoritas resmi Polda Metro Jaya, bukan berseliweran di publik,” tegasnya.
Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn Setiyardi Budiono tersebut turut menghadirkan pengamat politik Lely Ariani, eks penasihat spiritual Jokowi Sri Eko Sriyanto Galgendu, serta Ketua DPP PA GMNO Budiantyo Tarigan.(rilis-tim)
