JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera memeriksa Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo. Desakan ini mencuat menyusul temuan indikasi korupsi dan praktik nepotisme di tubuh dinas tersebut.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyebutkan bahwa dana APBD DKI yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat justru rawan diselewengkan lewat program-program Dinas PPKUKM yang dinilai tidak transparan dan sarat penyimpangan.
“Ada indikasi kuat praktik bancakan anggaran di Dinas PPKUKM. Beberapa program menunjukkan pola penganggaran yang berulang, yang patut dicurigai,” ujar Joko, aktivis 98 yang akrab disapa Jojo pada awak media,(4/6)
Dugaan Anggaran Ganda Program Pendampingan Batik Betawi:
Salah satu temuan mencolok adalah dugaan duplikasi anggaran dalam program pendampingan Batik Betawi yang dilaksanakan di lima wilayah administratif DKI Jakarta. Masing-masing wilayah tercatat mengalokasikan dana identik sebesar Rp 85.140.000 untuk belanja tenaga ahli, dengan rincian sebagai berikut:
Jakarta Timur – Rp 85.140.000
Jakarta Barat – Rp 85.140.000
Jakarta Utara – Rp 85.140.000
Jakarta Pusat – Rp 85.140.000
Jakarta Selatan – Rp 85.140.000
Total anggaran mencapai lebih dari Rp 425 juta. KAMAKSI menduga telah terjadi penggandaan anggaran dengan potensi kerugian bagi keuangan daerah.
Selain itu, KAMAKSI juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam keberangkatan delegasi Pemprov DKI ke Paris, Prancis, dalam agenda kerja sama dengan L’Adresse Paris Agency. Dalam Nota Dinas Nomor e-0052/PD.06.02 tertanggal 16 Mei 2025, tercantum nama Vira Marselina, istri dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata, sebagai anggota delegasi.
Vira disebut sebagai pengurus Dekranasda DKI Jakarta. Namun, keikutsertaannya dalam kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada 18–23 Mei 2025 menimbulkan pertanyaan publik soal tata kelola dan integritas birokrasi Pemprov DKI.
Oleh sebab itu, KAMAKSI Ancam aksi di Kantor Gubernur DKI dan Kejagung RI. Sebagai bentuk tekanan publik, KAMAKSI bersama elemen aktivis lainnya berencana menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi strategis:
-Kantor Gubernur DKI Jakarta
-Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
-Kejaksaan Agung Republik Indonesia
KAMAKSI: mendesak Gubernur Pramono Anung dan Inspektorat DKI segera melakukan audit investigatif terhadap Elisabeth Ratu Rante Allo, serta menyerahkan kasus ini ke penegak hukum untuk diusut tuntas.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pejabat yang tidak mampu bekerja bersih dan profesional lebih baik mundur daripada menyusahkan rakyat,” tegas Joko.(*)
