DJITUBERITA.COM Jakarta — Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dinilai menyesatkan terkait isu anggaran komunikasi publik Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebesar Rp103 miliar yang belakangan ramai diperbincangkan.
Ketua Umum PB SEMMI, Achmad Donny, menyampaikan bahwa masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara utuh dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan narasi yang berkembang di ruang publik.
“Dengan gamblang, Menkop Ferry Juliantono sudah menjelaskan terkait anggaran Rp103 miliar. Itu untuk kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi, bukan untuk podcast. Podcast itu hanya bagian kecil dari komunikasi publik,” ujar Donny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Donny menyesalkan adanya pemberitaan maupun pernyataan yang menggambarkan seolah-olah Rp103 miliar tersebut merupakan anggaran khusus untuk podcast. Menurutnya, narasi semacam itu berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti munculnya narasi bahwa masyarakat tidak membutuhkan podcast serta tudingan bahwa anggaran tersebut digunakan sebagai sarana pencitraan Menteri Koperasi.
Menurut Donny, komunikasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai instrumen komunikasi, termasuk podcast, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Program yang dibuat semua kementerian dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto bermuara pada kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan Kemenkop. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas Kemenkop di bawah Menteri Ferry Juliantono,” katanya.
Donny menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai program pemerintah, termasuk bagaimana cara mengakses program-program tersebut.
“Komunikasi publik dengan semua instrumennya, termasuk podcast, adalah sarana untuk menyampaikan dan mengamplifikasi program Kemenkop kepada anggota dan rakyat Indonesia. Masyarakat bisa merasakan program Kemenkop setelah tahu bagaimana cara mengaksesnya, dan itu diketahui lewat komunikasi publik kementerian,” jelasnya.
Karena itu, PB SEMMI mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini negatif yang berkembang sebelum memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.
“Oleh karena itu, PB SEMMI mengajak semua lapisan masyarakat mendukung program Kementerian Koperasi dan tidak terpengaruh opini negatif yang berkembang, sekalipun dilakukan oleh anggota DPR. Karena faktanya, lebih banyak anggota DPR yang mendukung dan mengapresiasi apa yang dibuat Kementerian Koperasi,” tegas Donny.
Ia mencontohkan Eko Purnomo, Sekretaris Jenderal PAN, sebagai salah satu pihak yang disebut memberikan dukungan terhadap program Kementerian Koperasi.
PB SEMMI berharap polemik mengenai anggaran komunikasi publik tersebut dapat disikapi secara proporsional, berdasarkan fakta dan penjelasan resmi, sehingga tidak berkembang menjadi opini publik yang menyesatkan. (AR-SR)
