JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan dalam kasus korupsi dan pemerasan terkait tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Tiga nama yang disorot KAMAKSI adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah. Mereka pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dalam periode yang berbeda dan dinilai perlu diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi yang disebut telah terjadi sejak 2012.
“Kami mendesak KPK untuk tidak tebang pilih. Dugaan keterlibatan para mantan menteri harus diselidiki secara serius, bukan hanya menyasar pejabat di lapisan bawah,” tegas Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski,(9/6) di Jakarta.
KPK Sudah Tetapkan 8 Tersangka
KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker periode 2019–2024. Para tersangka berasal dari berbagai level jabatan strategis:
- Suhartono – Dirjen Binapenta dan PKK (2020–2023) – Rp460 juta
- Haryanto – Staf Ahli & eks Direktur PPTKA – Rp18 miliar
- Wisnu Pramono – Direktur PPTKA (2017–2019) – Rp580 juta
- Devi Anggraeni – Direktur PPTKA (2024–2025) – Rp2,3 miliar
- Gatot Widiartono – Koordinator Analisis & PPTKA – Rp6,3 miliar
- Putri Citra Wahyoe – Verifikator RPTKA – Rp13,9 miliar
- Jamal Shodiqin – Analis TU Direktorat PPTKA – Rp1,8 miliar
- Alfa Eshad – Pengantar Kerja Ahli Muda – Rp1,1 miliar
KAMAKSI: Ungkap Aktor Intelektual
KAMAKSI mengapresiasi langkah KPK namun menilai bahwa penetapan delapan tersangka belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mereka menuntut agar penyelidikan diperluas ke level pembuat kebijakan.
“Harapan publik saat ini tertuju pada KPK. Apakah lembaga antirasuah benar-benar berani menyentuh pihak-pihak yang lebih tinggi, termasuk para mantan menteri?” ujar Jojo, sapaan akrab Joko Priyoski.
Ujian Bagi Presiden Prabowo
Dalam pernyataannya, KAMAKSI juga menyentil Presiden Prabowo Subianto yang tengah membangun citra tegas terhadap korupsi melalui wacana pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil.
“Rakyat menanti sikap kenegarawanan Presiden Prabowo. Apakah Kabinet Merah Putih akan dibersihkan dari para menteri yang bermasalah? Ini adalah momen penting untuk membuktikan bahwa komitmen antikorupsi bukan sekadar retorika,” tegas Jojo.
KAMAKSI menutup pernyataan dengan kutipan klasik yang sarat makna:
“Fiat Justitia Ruat Caelum” Hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun langit runtuh.”(*)
