Djiuberita.com – Di Kalimantan Timur publik mulai ramai bertanya, kursi kekuasaan ini dipilih rakyat atau diwariskan lewat meja makan keluarga?
Nama Rudy Mas’ud tengah jadi pusat sorotan setelah isu “Dinasti Kaltim” viral di media sosial dan memantik gelombang kritik mahasiswa hingga aksi massa. Sejumlah media lokal dan nasional menyoroti bagaimana lingkar kekuasaan keluarga Mas’ud tersebar dari eksekutif, legislatif, hingga partai politik.
Baca Juga Selengkapnya: Bukti Surat Laporan Diterima, KAMAKSI Seret Dugaan KKN Gubernur Kaltim ke KPK
Kalau dirangkai, peta kekuasaannya memang bikin publik angkat jempol.
Rudy Mas’ud — Gubernur Kaltim.
Hasanuddin Mas’ud — Ketua DPRD Kaltim sekaligus kakak Rudy.
Rahmad Mas’ud — Wali Kota Balikpapan, juga kakak Rudy.
Sarifah Suraidah — istri Rudy yang kini duduk di DPR RI.
Syahariah Mas’ud — anggota DPRD Kaltim.
Abdul Gafur Mas’ud — adik Rudy yang pernah tersandung OTT KPK saat menjabat Bupati PPU.
Publik kemudian mulai melontarkan satire.
“Kalau rapat keluarga digelar, apakah itu halal bihalal atau rapat koordinasi pemerintahan?”
Sorotan makin panas setelah sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim dianggap kontroversial. Salah satunya pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang sempat menuai kritik luas di tengah narasi efisiensi anggaran pemerintah pusat. Rudy Mas’ud akhirnya membatalkan pengadaan tersebut setelah gelombang kritik publik membesar.
Mahasiswa dan elemen masyarakat di Samarinda bahkan turun ke jalan membawa isu nepotisme, korupsi, dan dominasi keluarga dalam kekuasaan daerah. Demonstrasi besar pada April 2026 menuntut audit kebijakan hingga mendesak DPRD bersikap independen terhadap pemerintah provinsi.
Yang jadi ironi bagi sebagian warga:
di saat rakyat sibuk antre pekerjaan, lingkar elite justru terlihat seperti “franchise kekuasaan keluarga.”
Satu pegang provinsi, satu pegang kota, satu pegang parlemen, sisanya menjaga orbit politik tetap steril.
Namun di sisi lain, pendukung Rudy Mas’ud menilai tudingan dinasti politik terlalu berlebihan. Mereka berargumen semua anggota keluarga tersebut memperoleh jabatan melalui pemilu sah dan dipilih langsung oleh rakyat.
Tetapi kritik publik tetap sulit dibendung. Sebab dalam demokrasi modern, masalahnya bukan sekadar legal atau ilegal. Yang dipersoalkan adalah etika kekuasaan.
Apakah ruang politik masih terbuka sehat untuk semua orang, atau hanya berputar di lingkar nama belakang tertentu?
Pada akhirnya, publik hanya ingin satu hal sederhana, kekuasaan dipakai untuk melayani rakyat, bukan terlihat berputar di lingkar keluarga sendiri.
Karena dalam demokrasi, jabatan memang bisa dimenangkan lewat pemilu. Namun kepercayaan rakyat hanya bisa dijaga lewat sikap, etika, dan keberpihakan kepada masyarakat luas.(red)
