Oleh : Eddy Supriadi
PANGKALPINANG,DJITUBERITA.COM –Sudah sering kita dengar: demokrasi adalah panggung rakyat. Tapi di banyak daerah, panggung itu berubah jadi drama satu arah. Pemeran utamanya kepala daerah; wakilnya sekadar figuran sesekali muncul di layar, tapi jarang diberi dialog penting.
Ini bukan sinetron politik. Ini kenyataan yang tengah berlangsung di Kepulauan Bangka Belitung.
Baru-baru ini, Wakil Gubernur Hellyana mengungkapkan hubungan yang dingin dan renggang dengan Gubernur Hidayat Arsani. Sejak hari pertama dilantik, katanya, komunikasi nyaris tak ada. Orang-orang di sekeliling pun satu per satu menjauh.
Yang lebih mengagetkan, para kepala dinas dan sekda tampak enggan mendekat, seolah sang wakil telah berubah menjadi “oposisi internal” dalam sistem yang ia turut menangkan.
Apa yang terjadi di Babel hanyalah satu episode dari serial panjang berjudul Disharmoni Eksekutif Daerah. Di banyak tempat, wakil kepala daerah dihadirkan saat kampanye demi menjaring suara tambahan lalu “diparkirkan” setelah terpilih.
Kadang diberi jabatan seremonial, dikirim untuk memotong pita, atau menghadiri kegiatan sosial. Namun, saat ia menyentuh urusan kebijakan, suasana mendadak beku tertutup diam.
Teater Kekuasaan dalam Demokrasi:
Ini bukan sekadar konflik pribadi. Ini kegagalan sistemik dalam merancang format kepemimpinan yang kolektif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya menyebut bahwa wakil kepala daerah “membantu” kepala daerah tanpa mendefinisikan hak, batas, atau mekanisme kerja yang setara.
Frasa “membantu” di sini bahkan lebih terdengar seperti jabatan pembantu rumah tangga ketimbang mitra sejajar dalam pemerintahan.
Akibatnya, kita menciptakan struktur kekuasaan yang bergantung pada selera pribadi kepala daerah. Jika harmonis, wakil bisa bekerja. Jika tidak, wakil hanya bisa menulis surat atau menunggu mukjizat politik.
Secara politik, kita sedang menyaksikan benturan antara citra dan struktur. Kepala daerah sibuk membangun popularitas menuju pilkada berikutnya. Sementara wakil, bila dianggap terlalu bersinar, langsung dicurigai sebagai lawan dalam bayangan.
Maka dimulailah ritual pemisahan kewenangan, pelimpahan terbatas, hingga pembekuan informal terhadap segala inisiatifnya. Rakyat yang memilih keduanya pun hanya bisa menonton dari barisan belakang.
Filosofi yang Hilang:
Di balik konflik ini tersembunyi luka lama dalam etika kepemimpinan. Kepemimpinan bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih mampu melayani. Robert Greenleaf dalam konsep servant leadership menempatkan pemimpin sebagai pelayan, bukan penguasa panggung. Dalam falsafah Jawa, “sepi ing pamrih, rame ing gawe,” pemimpin sejati bekerja dalam senyap dan tulus, bukan berambisi tampil paling depan.
Tapi kini, jabatan publik kian menyerupai arena kontes. Hubungan bukan lagi antara pemimpin dan rakyat, tapi antar pemimpin yang sama-sama ingin menang meski sama-sama sedang menjabat. Kolaborasi berubah menjadi kompetisi, dan duet berubah menjadi duel.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Pertama, revisi teknis atas regulasi pemerintahan daerah perlu segera dilakukan untuk memastikan wakil kepala daerah punya posisi struktural yang jelas. Ia harus punya hak komunikasi resmi, akses birokrasi, dan ruang berpartisipasi yang tidak tergantung pada izin pribadi kepala daerah.
Kedua, negara perlu membangun mekanisme mediasi kelembagaan baik di DPRD maupun di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani konflik vertikal dalam tubuh eksekutif daerah sebelum konflik itu menjadi tontonan publik yang memalukan.
Ketiga, masyarakat sipil, media, dan akademisi mesti lebih aktif mengawasi kinerja kepala dan wakil kepala daerah. Transparansi dan evaluasi tak boleh hanya ramai saat kampanye. Demokrasi lokal yang sehat membutuhkan kontrol yang konsisten selama masa jabatan.
Panggung yang Harus Dibenahi:
Hellyana mungkin bukan yang pertama. Dan bisa jadi bukan yang terakhir. Tapi kisahnya menyiratkan satu hal penting: sistem kita belum siap menjalankan kepemimpinan kolektif. Selama posisi wakil hanya berlaku “jika diizinkan”, maka demokrasi lokal tak lebih dari panggung lima tahunan yang skenarionya ditulis sepihak.
Rakyat tidak memilih satu orang untuk berkuasa. Mereka memilih dua orang untuk bekerja sama. Kalau yang satu bicara dan yang satu dibungkam, itu bukan duet pemerintahan. Itu drama kekuasaan.(*)
