Pergam,Djituberita.com – Kasus dugaan mafia tanah kembali mencuat di Kabupaten Bangka Selatan. Kali ini, polemik dipicu oleh dugaan aktivitas segelintir oknum yang memperjualbelikan lahan rawa lelap di aliran Sungai Kemis, Desa Pergam, Kecamatan Airgegas, Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Jum’at siang (12/9/2025).
Informasi yang diterima redaksi, ratusan warga Desa Pergam melakukan aksi mendatangi Kantor Kepala Desa. Mereka menolak keras praktik penggarapan lahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kemis yang diduga telah diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Ini tanah desa kami, khususnya di aliran DAS Sungai Kemis. Kami tidak terima tanah itu diperjualbelikan seenaknya,” tegas salah satu warga yang turut dalam aksi, sebagaimana terverifikasi oleh masyarakat Pergam kepada Djituberita.com, Jum’at sore (12/9).
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Pergam, Sukardi, didampingi Ketua BPD, Mulyadi, langsung menemui massa aksi. Dalam rekaman video singkat yang masuk ke redaksi, Sukardi menegaskan bahwa pihak pemerintah desa telah menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti tuntutan warga.
“Atas nama pemerintah desa, kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi masyarakat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hari ini sudah dibuat berita acara, dan dalam waktu satu minggu ke depan kami berjanji akan menindaklanjuti seluruh poin tuntutan masyarakat,” ujar Sukardi dalam pernyataannya yang tertulis dan ditandatangani bersama warga.
Dari informasi tambahan, warga dan perangkat desa berencana melakukan audiensi dengan DPRD Bangka Selatan pada Senin mendatang untuk melanjutkan proses penyelesaian.
Aksi yang dikawal puluhan aparat Polres Bangka Selatan tersebut berlangsung kondusif dan damai hingga berakhir.
Sebagai bentuk upaya perimbangan informasi, redaksi Djituberita.com terus berupaya mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Pergam maupun pihak-pihak terkait. Bagi nama atau pihak yang disebutkan, redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan UU Pers.
