Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dihadapkan pada tantangan serius untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tingginya ketergantungan terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Situasi ini kian disorot setelah pemerintah pusat berencana mengefisiensikan penyaluran TKD agar daerah lebih mandiri dan kreatif dalam mengelola keuangan.
Kondisi tersebut menjadi peringatan dini bagi daerah seperti Kabupaten Bangka Selatan, yang selama ini masih bergantung besar pada dana perimbangan pusat. Jika tidak segera melakukan inovasi dan menggali potensi lokal, ketergantungan fiskal ini bisa menjadi bumerang ketika alokasi TKD mengalami penyesuaian.
“Kemandirian fiskal daerah harus menjadi prioritas. Tanpa inovasi, APBD kita akan terus bergantung pada pusat, sementara ruang gerak pembangunan semakin sempit,”
1. Sektor Perikanan dan Kelautan: Tambang Biru yang Belum Tersentuh
Bangka Selatan memiliki garis pantai panjang dengan sumber daya laut yang melimpah. Potensi perikanan tangkap dan budidaya, termasuk rajungan, udang, serta ikan konsumsi, belum digarap maksimal.
Jika pemerintah daerah mampu membangun sentra pengolahan hasil laut, cold storage, dan sistem pemasaran terpadu, potensi pajak usaha, retribusi pelabuhan, serta kontribusi UMKM sektor kelautan bisa menjadi sumber PAD yang signifikan.
2. Pertanian dan Hortikultura: Pilar Ketahanan Ekonomi Lokal
Sektor pertanian menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pedesaan. Program penguatan hortikultura untuk mendukung penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah awal yang bisa diperluas menjadi sumber PAD baru.
Dengan hilirisasi produk pertanian seperti pengolahan sayur, buah, dan tanaman rempah PAD dapat diperoleh dari pajak usaha, retribusi pasar, serta kerja sama kemitraan dengan koperasi desa.
3. Pariwisata: Sumber alternatif PAD yang Menjanjikan
Pariwisata menjadi sektor yang layak dikembangkan sebagai penopang ekonomi pasca-timah. Potensi wisata alam seperti Pantai Nek Aji, Batu Belimbing, Pulau Kelapan, dan Pulaubesar masih memerlukan sentuhan serius dalam promosi dan tata kelola.
Optimalisasi retribusi wisata, pajak hotel, restoran, hingga jasa transportasi lokal dapat memperluas basis PAD, apalagi jika dikelola berbasis digital dan ramah lingkungan.
4. UMKM dan Ekonomi Kreatif: Mesin Baru PAD
Ratusan pelaku UMKM di Bangka Selatan telah menerima bantuan modal usaha dari pemerintah daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dan kemampuan pemasaran mereka.
Digitalisasi, penguatan koperasi, serta fasilitasi izin usaha akan mendorong UMKM naik kelas sehingga memberi kontribusi nyata terhadap pajak dan retribusi daerah.
“UMKM adalah garda terdepan ekonomi rakyat. Ketika mereka tumbuh, PAD juga ikut meningkat,”
5. Pengelolaan Aset Daerah dan Pajak Digital
Pemkab Bangka Selatan juga diharapkan melakukan inventarisasi aset daerah yang belum produktif. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan bangunan milik pemerintah, serta penerapan sistem pajak digital, dapat menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi penerimaan daerah.
TKD Bukan Jaminan Abadi:
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa penyesuaian TKD dilakukan agar daerah tidak sekadar menjadi “penyalur anggaran”, melainkan mampu mengelola keuangannya secara efektif dan mandiri dikutip pernyataannya di berbagai kegiatan kementerian keuangan dan media nasional.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah yang pasif dan tidak berinovasi berpotensi menghadapi defisit belanja ketika transfer pusat dipangkas atau dialihkan untuk program nasional prioritas.
Dengan kondisi itu, Bangka Selatan dituntut untuk mengubah pola pikir dari ketergantungan ke kemandirian. Peningkatan PAD bukan hanya soal angka, tetapi cerminan kemampuan daerah membiayai dirinya sendiri secara berkelanjutan.
Langkah ke Depan:
Pemkab Bangka Selatan kini diharapkan segera menyusun peta jalan (Roadmap) pengembangan PAD berbasis potensi lokal, dengan fokus pada:
– Penguatan sektor perikanan dan pertanian
– Digitalisasi pajak dan retribusi
– Peningkatan promosi wisata daerah
– Optimalisasi pengelolaan aset daerah
– Pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.
– Selain itu, penguatan peran BUMD juga menjadi fokus sebagai mesin PAD baru melalui pengelolaan aset, kerjasama investasi, dan usaha jasa daerah.
Langkah – langkah ini diharapkan optimis mampu mendorong kemandirian fiskal serta memperkuat ekonomi lokal Bangka Selatan.
Jika langkah-langkah ini dijalankan konsisten, Bangka Selatan tidak hanya akan terlepas dari jebakan ketergantungan TKD, tetapi juga menjadi contoh daerah yang mampu membangun kemandirian ekonomi dari potensi lokalnya sendiri.
