Tukak,Bangka Selatan – Pemerintah pusat mulai merealisasikan pembangunan Kampung Nelayan Terpadu di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Program strategis nasional ini menjadi langkah konkret penguatan sektor kelautan dan perikanan berbasis masyarakat pesisir.
Kawasan kampung nelayan tersebut dibangun di atas lahan seluas sekitar 1.200 meter persegi, yang dirancang sebagai kawasan terpadu penunjang aktivitas nelayan, mencakup fasilitas ekonomi, sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman nelayan setempat.
Seiring dengan itu, pemerintah juga membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dengan luas sekitar 600 meter persegi di lokasi yang sama. Keberadaan SPBUN ini bertujuan menjamin ketersediaan bahan bakar bagi nelayan secara berkelanjutan, aman, dan terjangkau, sekaligus menekan biaya operasional melaut.
Untuk mendukung operasional SPBUN Desa Tukak, kuota bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan diproyeksikan mencapai 313 ton per bulan. Dengan asumsi kepadatan BBM jenis solar rata-rata 0,84 kilogram per liter, jumlah tersebut setara dengan sekitar 372.600 liter per bulan atau kurang lebih 12.400 liter per hari. SPBUN ini akan melayani kebutuhan sekitar 400 hingga 500 nelayan aktif.
Perhitungan ini mengacu pada rata-rata konsumsi 20–30 liter BBM per-nelayan/ per-hari di Desa Tukak serta desa-desa sekitar, yakni Desa Kepoh, Desa Bukit Terap, Desa Tiram, dan Desa Pasir Putih.
Pembangunan Kampung Nelayan Terpadu dan SPBUN ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ketahanan ekonomi pesisir, serta mendorong distribusi BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Desa Tukak dipilih sebagai lokasi pengembangan karena memiliki potensi perikanan yang besar dan posisi strategis sebagai kawasan pesisir di Kabupaten Bangka Selatan.
Program ini juga diharapkan menjadi model pengembangan kampung nelayan terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat nelayan dalam pembangunan sektor kelautan nasional.
