Jakarta – Kematian tragis auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh, dalam kebakaran rumah di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, memicu sorotan luas publik. Di tengah posisinya sebagai auditor yang menangani pengawasan sektor strategis bernilai triliunan rupiah, muncul pertanyaan mengenai audit besar apa yang tengah ditanganinya sebelum meninggal dunia.
Peristiwa tersebut semakin menyita perhatian setelah poster bergambar Haerul Saleh ramai beredar di media sosial. Narasi yang berkembang menyoroti pentingnya transparansi pengawasan keuangan negara sekaligus mendesak pengusutan mendalam atas kematian auditor negara tersebut.
Haerul diketahui bertugas di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara IV (AKN IV) BPK RI, unit strategis yang mengawasi sektor pangan, sumber daya alam (SDA), energi, infrastruktur, hingga pertanian. Sektor-sektor tersebut selama ini dikenal memiliki anggaran jumbo dan rawan penyimpangan proyek maupun permainan anggaran.
Lingkup pemeriksaan AKN IV mencakup sejumlah kementerian besar seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tak hanya kementerian, auditor di bawah Anggota IV BPK RI juga memeriksa sejumlah BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, hingga holding pertambangan MIND ID. Pemeriksaan meliputi audit laporan keuangan, audit kinerja, hingga Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dapat berkembang menjadi audit investigatif apabila ditemukan indikasi penyimpangan maupun kerugian negara.
Kriminolog Universitas Indonesia, Kurnia Zakaria, mendesak aparat kepolisian tidak terburu-buru menyimpulkan kasus tersebut sebagai kebakaran biasa sebelum seluruh fakta diungkap secara terang.
Kepada awak media (tim), Sabtu (9/5/2026), Kurnia meminta seluruh dokumen dan perangkat kerja korban diamankan guna memastikan tidak ada fakta penting yang hilang.
“Polisi harus mendalami apakah ada kaitan dengan pekerjaan audit yang sedang ditangani korban. Semua dokumen, perangkat digital, hingga riwayat pemeriksaan harus diamankan,” tegas Kurnia.
Menurut dia, posisi auditor negara sangat rentan karena berkaitan langsung dengan pengawasan anggaran besar dan proyek strategis yang melibatkan banyak kepentingan.
Karena itu, kata dia, setiap kematian auditor aktif harus diusut menyeluruh demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan sistem pengawasan keuangan negara.
“Kalau pengusutan dilakukan setengah-setengah, publik akan semakin curiga. Negara harus hadir memastikan kasus ini dibuka terang-benderang,” ujarnya.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai proyek atau audit spesifik yang tengah ditangani Haerul Saleh sebelum meninggal dunia.
Adapun Haerul meninggal dalam kebakaran rumah di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 07.55 WIB.
Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Asril Rizal, mengatakan kebakaran diduga berasal dari sisa thinner renovasi rumah.
“Berdasarkan informasi dari RT setempat melihat asap hitam mengepul dari lantai tiga rumah yang terbakar, diduga api berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah,” kata Asril.
Setelah api dipadamkan, petugas menemukan jenazah korban di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Pasar Minggu.
Di sisi lain, sorotan publik juga mengarah pada adanya perkara yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pejabat Auditorat IV BPK RI.
Pada November 2025 lalu, KPK diketahui memeriksa Kepala AKN IV BPK RI, Padang Pamungkas, serta auditor BPK, Yudy Ayodya Baruna, terkait penyelidikan dugaan korupsi di sejumlah kementerian strategis.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut, namun belum membuka detail perkara karena masih berada pada tahap penyelidikan.
“Masih di tahap lidik, belum bisa disampaikan,” ujar Budi saat itu.
Informasi yang diperoleh menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementerian PU, dan Kementerian ESDM.
Rangkaian fakta tersebut kini memunculkan tekanan publik agar aparat penegak hukum membuka penyelidikan secara transparan dan menyeluruh. Selain mengusut penyebab kebakaran, aparat juga didesak memastikan seluruh dokumen audit dan data pemeriksaan yang ditangani korban tetap aman serta tidak hilang.(tim)
