Penulis: Eddy Supriadi M.Pd (Mantan Birokrat)
Apel Perdana Dijadikan Momen Refleksi, Rekonsiliasi, dan Penataan Ulang Sistem Birokrasi Pemerintahan
PANGKALPINANG – Apel perdana yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin pagi, menjadi ruang refleksi yang sarat makna. Gubernur Hidayat Arsani yang kembali menjabat setelah Pilkada ulang, menyampaikan sejumlah pesan moral yang menekankan pentingnya menata ulang arah birokrasi.
Dalam pidatonya, Gubernur Hidayat menekankan bahwa jabatan adalah titipan rakyat, bukan milik pribadi atau alat politik. “Jabatan bukan milik pribadi, apalagi alat politik. Ia adalah titipan rakyat yang harus dijaga dengan hati dan akal sehat,” ujar Hidayat di hadapan seluruh ASN dan pejabat Pemprov Babel.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam nada tenang namun penuh ketegasan, yang menurut penulis, mencerminkan upaya Gubernur untuk mengembalikan marwah birokrasi pasca dinamika politik yang sempat mengguncang sistem pemerintahan.
Rekonsiliasi dan Penghentian Praktik Transaksional
Lebih jauh, Hidayat menyoroti dampak negatif Pilkada terhadap ASN. Ia secara terbuka mengakui bahwa telah terjadi politisasi birokrasi yang menyebabkan mutasi berdasarkan selera politik, bukan prestasi kerja.
“Cukup sudah birokrasi menjadi korban pertarungan politik,” tegas Hidayat.
Sebagai solusi, Gubernur berkomitmen untuk menerapkan sistem merit dalam promosi dan rotasi jabatan. Semua akan didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan pada kedekatan atau loyalitas politik. Penulis melihat hal ini sebagai sinyal penting dalam membangun kembali kepercayaan ASN terhadap sistem yang adil dan berintegritas.
Kesejahteraan ASN: Lebih dari Sekadar Gaji
Dalam pidatonya, Gubernur juga menyentuh isu kesejahteraan ASN secara lebih mendalam. Ia menyampaikan bahwa kesejahteraan tidak hanya soal gaji dan tunjangan, tetapi juga rasa aman, penghargaan terhadap kerja keras, serta kejelasan status bagi pegawai honorer.
“Inovasi akan dihargai, dan status pegawai honorer akan diperjuangkan,” ungkap Hidayat.
Penulis mencatat bahwa perhatian Gubernur pada aspek non-material ini menunjukkan pendekatan humanistik dalam memimpin birokrasi.
Filosofi ASN: Pengabdian, Bukan Sekadar Profesi
Di akhir pidatonya, Gubernur Hidayat menekankan bahwa menjadi ASN adalah panggilan jiwa, bukan sekadar pekerjaan.
“Pakaian dinas kita adalah identitas. Tapi kejujuran dan integritas adalah harga diri,” katanya.
Pesan ini dinilai penulis sebagai ajakan untuk kembali kepada filosofi dasar birokrasi: melayani meski tak dikenal, bekerja meski tak dipuji, dan menjaga kepercayaan publik.
Penutup: Langkah Awal Menuju Reformasi Birokrasi
Apel perdana ini menjadi titik tolak pembenahan birokrasi di Bangka Belitung. Gubernur Hidayat tidak hanya memberi perintah kerja, tetapi juga membangun narasi moral agar ASN kembali ke jalan lurus birokrasi—jalan pengabdian, kejujuran, dan profesionalisme.
Kesimpulannya: Eddy Supriadi Sebagai mantan birokrat, penulis menilai bahwa jika pesan-pesan tersebut dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan pulih, dan birokrasi akan kembali menjadi tulang punggung pembangunan,”tutup tulisannya dalam sudut pandang akademisi dan birokrasi (Good Government).*
