Jakarta – Penulis dan pegiat hak asasi manusia, Andreas Harsono, memaparkan sejumlah metode verifikasi yang digunakan dalam memastikan laporan pelanggaran HAM tetap objektif dan bebas dari kepentingan politik. Penjelasan tersebut ia sampaikan dalam keterangannya kepada media,Senin (1/12/2025) di Jakarta.
Andreas menegaskan bahwa akurasi data adalah prinsip utama sebelum laporan dipublikasikan. Langkah awal yang kami tempuh adalah menerapkan prinsip cover both sides. Namun metode itu tidak selalu efektif ketika dua pihak memberikan keterangan yang saling bertentangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa di Human Rights Watch (HRW), standar verifikasi dilakukan melalui investigasi langsung.
Metode Human Rights Watch mewajibkan kami datang ke lapangan, memeriksa dokumen, dan melakukan verifikasi kepada para korban,” kata Andreas.
Pembedaan Pelanggaran HAM dan Kejahatan Sipil
Andreas juga menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara pelanggaran HAM dan kejahatan sipil. Menurutnya, kedua isu ini sering disalahpahami sebagai satu ranah.
Pelanggaran hak asasi manusia adalah kriminalitas yang dilakukan aparat negara. Bila kejahatan dilakukan oleh kelompok sipil, maka itu adalah kejahatan biasa. Itu tugas polisi untuk mencari bukti, mendakwa, dan membawa ke pengadilan. Dua isu ini berbeda,” tegasnya.
Ia menilai klarifikasi ini penting agar kerja pemantauan HAM tidak dianggap sebagai keberpihakan terhadap kelompok tertentu.
Independensi Standar Internasional
Saat ditanya mengenai rujukan lembaga internasional, Andreas menegaskan bahwa HRW menggunakan standar hukum internasional PBB. Rujukan yang kami pakai adalah hukum internasional buatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Artinya ia melibatkan semua negara lewat konsultasi dan rapat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa 197 negara dan teritori turut menyepakati standar tersebut, sehingga tidak mencerminkan kepentingan negara tertentu.
Risiko Kesalahan Data dan Mekanisme Ralat
Terkait kemungkinan kesalahan data, Andreas menegaskan bahwa mekanisme ralat merupakan bagian dari etika jurnalisme yang wajib dijalankan.
Ralat adalah praktik biasa. Bila salah, harus ralat. Semakin lama ralat dilakukan, semakin besar dampaknya pada reputasi organisasi. Minta maaf adalah bagian mendasar dalam jurnalisme,” katanya.
Menurut Andreas, perbaikan cepat menjadi kunci menjaga kredibilitas lembaga pemantau HAM.
Laporan HAM Kerap Dipakai Berbagai Pihak
Andreas menyadari bahwa laporan HAM sering digunakan banyak pihak untuk tujuan yang beragam. Hal itu, menurutnya, berada di luar kendali penyusun laporan.
Laporan Human Rights Watch sering dipakai oleh banyak pihak, dari masyarakat sipil sampai aparat hukum, dari media hingga masyarakat adat. Itu lazim. Soal siapa yang mengutip, itu pilihan masing-masing,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa fokus utama Human Rights Watch tetap pada disiplin metode, bukan pada bagaimana laporan dimanfaatkan.
Dengan penjelasan tersebut, Andreas kembali menegaskan bahwa objektivitas, verifikasi ketat, dan standar internasional tetap menjadi landasan utama dalam kerja advokasi HAM yang ia lakukan.(tim)
