Yogyakarta – Ketidakpastian pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab), Musyawarah Ranting (Musran), hingga Rapat Anak Ranting (Ranting) PDI Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu refleksi kritis dari internal kader partai.
Antonius Fokki Ardiyanto, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, menyoroti adanya kecenderungan praktik nepotisme dan degradasi ideologi dalam tubuh partai.
Menurutnya, dalam teori politik modern, partai politik seharusnya menjadi instrumen perjuangan rakyat, bukan sekadar kendaraan elektoral. Partai juga berfungsi sebagai wadah kaderisasi ideologis yang menjembatani kepentingan rakyat dengan negara.
Ia mengingatkan pemikiran Soekarno tentang Marhaenisme yang menegaskan bahwa partai harus menjadi pelopor kesadaran rakyat tertindas, bukan alat kepentingan keluarga atau kelompok tertentu.
Fokki menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi saat ini dapat dibaca melalui teori elite, seperti yang dikemukakan oleh Robert Michels dengan konsep iron law of oligarchy, di mana organisasi cenderung dikuasai segelintir elite.
“Ketika proses rekrutmen dan promosi kader lebih didasarkan pada kedekatan personal atau kekerabatan, maka partai telah menjauh dari prinsip meritokrasi dan militansi ideologis,” ujarnya.
Ia menilai praktik nepotisme bukan sekadar persoalan etika, tetapi ancaman serius terhadap eksistensi ideologis partai. Dominasi lingkaran keluarga dalam jabatan strategis dinilai mempersempit ruang kaderisasi.
Akibatnya, kader yang tumbuh dari bawah dan memahami kebutuhan rakyat justru tersingkir oleh mereka yang memiliki akses kekuasaan berbasis relasi.
“Partai berisiko berubah dari partai pelopor rakyat menjadi partai keluarga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai nepotisme juga berdampak pada melemahnya kaderisasi ideologis. Proses pendidikan politik yang seharusnya berjenjang dan berbasis nilai, kini cenderung menjadi formalitas administratif.
Kondisi ini berpotensi melahirkan pemimpin yang minim perspektif ideologis dan tidak memiliki keberpihakan kuat kepada rakyat.
Seruan Kembali ke Marhaenisme
Fokki mendorong adanya otokritik internal untuk mengembalikan partai pada nilai-nilai dasar perjuangan, antara lain:
1.Menolak feodalisme dan nepotisme
2. Menguatkan kaderisasi berbasis ideologi
3. Menegakkan demokrasi internal yang sehat
4. Berpihak kepada rakyat kecil (kaum marhaen)
Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, partai akan semakin teralienasi dari basis sosialnya.
Menurutnya, partai yang kehilangan ideologi akan kehilangan arah. Sementara partai yang dikuasai nepotisme tengah menghadapi ancaman kemunduran dari dalam.
“Ini harus menjadi alarm bagi seluruh kader untuk kembali ke khittah perjuangan,” pungkasnya.(rilis)
