Editorial Djituberita.com – Dalam dunia tata kelola pemerintahan, istilah SILPA sering mencuat setiap kali pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memasuki fase perubahan atau evaluasi. Namun, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apa sebenarnya SILPA itu, dan mengapa angkanya bisa sangat besar?
SILPA merupakan singkatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Secara sederhana, SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Ketika pemerintah daerah tidak mampu menyerap anggaran sesuai perencanaan, atau ada penerimaan yang lebih besar dari perkiraan, maka akan terbentuk SILPA.
Di permukaan, SILPA bisa dianggap sebagai “tabungan” pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Namun, dalam kacamata tata kelola keuangan publik, SILPA tidak selalu bermakna positif. Angka SILPA yang terlalu besar justru bisa menjadi indikasi lemahnya perencanaan, kurang maksimalnya pelaksanaan program, atau adanya kendala birokrasi dalam realisasi kegiatan.
Kondisi ini selaras dengan sorotan pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 23 September 2025, seperti dikutip Bisnis.com
Purbaya menegaskan:
“Kalau menganggur kita ambil, saya sudah pesan supaya daerah membelanjakan uang itu.”
Pernyataan tersebut merujuk pada temuan sekitar Rp233,11 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, alih-alih digunakan untuk mempercepat pembangunan.
Instrumen SILPA inilah yang kemudian menjadi perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah dapat menggunakan SILPA untuk membiayai program prioritas tambahan pada APBD Perubahan. Di sisi lain, masyarakat berhak mempertanyakan: mengapa anggaran yang semestinya memberi manfaat langsung justru tersisa begitu banyak?
Lebih jauh, SILPA juga mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara. APBD bukan sekadar angka, melainkan alat pembangunan yang seharusnya menyentuh kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah yang tersisa, setiap program yang tertunda, adalah potret nyata bagaimana kualitas perencanaan dan eksekusi pembangunan dijalankan.
Oleh karena itu, memahami SILPA bukan hanya tugas para birokrat atau anggota DPRD, melainkan juga bagian dari literasi publik. Semakin masyarakat sadar arti SILPA, semakin kuat pula kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, SILPA bukan sekadar sisa anggaran, akan tetapi instrumen penting untuk menilai seberapa cerdas, tepat, dan efektif sebuah pemerintahan bekerja.
Angka memang bisa dihitung, tapi nilai sejati dari SILPA adalah kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
