Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan perhatian serius terhadap profesi wartawan melalui program penyediaan 1.000 unit rumah bersubsidi dengan skema khusus yang dinilai sangat meringankan para pekerja media. Program ini merupakan hasil kolaborasi besar antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Menurut Meutya, yang pernyataannya dilansir melalui portal resmi Indonesia.go.id penyediaan hunian layak untuk wartawan menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap profesi yang selama ini menjadi pilar keempat demokrasi.
“Kami keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Digital mengapresiasi program penyediaan rumah subsidi untuk wartawan. Profesi wartawan adalah profesi yang sangat diperhatikan oleh Pak Menteri Perumahan, bahkan termasuk yang pertama di Indonesia dalam program ini,” ujar Meutya dalam keterangan yang dikutip dari Indonesia.go.id.
Program tersebut menawarkan uang muka hanya satu persen serta suku bunga tetap lima persen, sehingga dinilai sangat membantu wartawan yang hingga kini belum memiliki rumah sendiri. Menkomdigi menyebut, kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan merata, termasuk bagi insan pers yang selama ini mengawal berbagai kebijakan nasional.
Meutya juga menegaskan bahwa program perumahan untuk wartawan adalah terobosan yang sudah lama dinantikan. “Program ini menjadi angin segar bagi rekan-rekan jurnalis yang selama ini mendukung transparansi, edukasi publik, dan penyebaran informasi pembangunan,” tambahnya.
Dengan adanya kolaborasi lintas ekosistem perumahan mulai dari penyedia regulasi, pengelola tabungan perumahan, hingga lembaga pembiayaan.pemerintah berharap akses kepemilikan rumah bagi wartawan semakin inklusif, mudah, dan berkelanjutan.
Program 1.000 rumah subsidi ini direncanakan mulai dibuka secara bertahap dalam waktu dekat, dan akan tersedia untuk wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa skema khusus ini merupakan bentuk penghargaan atas peran vital jurnalis dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa.
