Jakarta – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari Kabinet Merah Putih. Desakan ini muncul menyusul mandeknya realisasi program unggulan pemerintah, yakni penyediaan 3 juta rumah per tahun.
Program yang menjadi prioritas nasional tersebut dirancang untuk mengatasi backlog kebutuhan rumah yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencapai 9,9 juta unit. Skemanya mencakup pembangunan dua juta rumah di wilayah pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun hingga memasuki kuartal II tahun 2025, KKMP menilai belum ada hasil signifikan yang ditunjukkan dari program tersebut.
“Kita sudah masuk bulan Mei, artinya sepertiga tahun telah berjalan. Harusnya, setidaknya sudah ada sejuta rumah yang terbangun. Tapi faktanya, nyaris tidak terlihat,” tegas Presidium KKMP, Joko Priyoski, yang juga menjabat Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).
Menurut KKMP, Menteri PKP Maruarar Sirait dianggap gagal mengakselerasi instruksi Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerataan akses hunian.
Presidium KKMP lainnya, Ramadhan Isa, menambahkan bahwa dari hasil investigasi di lapangan, program ini terhambat oleh beberapa faktor, seperti lambatnya pembebasan lahan, sulitnya akses ke fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi karena kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga lemahnya koordinasi antara Kementerian PKP dan para pengembang.
Ramadhan juga mempertanyakan keberpihakan program ini terhadap kalangan pekerja informal seperti jurnalis, ojek online, dan aktivis yang kerap kesulitan mengakses fasilitas rumah subsidi.
“Menteri PKP jangan hanya pandai retorika di depan kamera. Jangan sampai program 3 juta rumah jadi sekadar dongeng negeri di atas awan,” tegas Ramadhan yang juga Kornas POROS MUDA NU.
KKMP menutup pernyataannya dengan mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan reshuffle kabinet bila Maruarar Sirait dianggap gagal menunaikan tugasnya.(*)
