Jakarta, Djituberita.com – Fenomena gaji gendut Direksi BUMN kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi) yang juga Presidium KKMP (Koalisi Kawal Merah Putih), Joko Priyoski, menilai bahwa tingginya gaji dan tantiem Direksi BUMN telah menimbulkan ironi kemiskinan serta kesenjangan di tengah rakyat.
Menurutnya, praktik tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan, berpotensi merugikan negara, terutama jika perusahaan dalam kondisi merugi tetapi direksi tetap menerima bayaran miliaran hingga menimbulkan hilangnya kepercayaan publik.
Dampak Negatif Gaji Gendut Direksi BUMN
Joko merinci beberapa dampak negatif yang muncul akibat fenomena ini:
Ketidakadilan dan Kesenjangan. Rakyat yang membayar pajak dipaksa menyaksikan Direksi BUMN dengan gaji miliaran rupiah, sementara banyak masyarakat antre untuk kebutuhan pokok dan bantuan sosial.
Potensi Kerugian Negara. Tidak sedikit BUMN yang merugi, tetapi direksinya tetap menerima gaji tinggi.
Hilangnya Kepercayaan Publik. Jurang ketidakadilan ini dianggap membuat rakyat semakin skeptis terhadap negara.
Selain itu, Joko menyoroti fakta bahwa gaji Direksi BUMN bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun termasuk bonus, tetapi tidak berbanding lurus dengan kinerja. “Direksi BUMN bukan penyelenggara negara, tetapi gajinya bisa melampaui menteri bahkan presiden,” ujarnya.
Dalam siaran persnya, KAMAKSI menyinggung soal kemiskinan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. “Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan. Hingga kini, angka kemiskinan masih tinggi dan belum ada solusi tepat,” tegas Joko.(23/8) di Jakarta.
Ia menilai, alokasi dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur justru tersedot untuk menggaji Direksi BUMN.
KAMAKSI menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang berencana menghapus bonus tantiem Direksi BUMN. Namun, Joko menekankan perlunya pemerintah untuk meninjau ulang serta mengurangi gaji jumbo Direksi BUMN dan juga tunjangan anggota DPR.
“Diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, termasuk memberikan hukuman berat kepada para koruptor tanpa tebang pilih. Publik berharap pemerintahan Prabowo mampu menghapus kesenjangan sosial sesuai amanat UUD 1945 dan butir-butir Pancasila,” kata Jojo, sapaan akrabnya.
Selain isu gaji Direksi BUMN, KAMAKSI juga menyoroti dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina senilai Rp3,6 triliun. Proyek ini merupakan bagian dari transformasi digital Pertamina 2019–2023 dan kini tengah diusut KPK dengan sprindik yang terbit sejak September 2024.
Penandatanganan kerja sama proyek tersebut dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan, serta turut disaksikan sejumlah pejabat tinggi, mulai dari eks Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, hingga Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga.
“KPK harus mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum petinggi Pertamina dan Telkom. Jangan hanya bawahan yang menjadi tersangka, tetapi pejabat yang terlibat juga harus diperiksa,” tegas Joko.
Ia menutup dengan seruan keras: “Potong gaji Direksi BUMN serta tunjangan anggota DPR, hukum berat koruptor, dan hapus kesenjangan sosial. Itu harapan rakyat saat ini kepada Pemerintahan Prabowo,”desak Joko mantan aktivis 98. (*)
