DJITUBERITA, JAKARTA – Aktivis politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai pemberitaan majalah Inggris The Economist terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai pandangan yang berlebihan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi politik Indonesia saat ini.
Kepada KBA News, dan dirilis kembali oleh redaksi Djituberita.com. Selasa (19/5/2026), Andrianto menanggapi dua artikel The Economist yang menyoroti arah pemerintahan Prabowo dan menyebut Indonesia berpotensi bergerak menuju otoritarianisme serta mengalami tekanan ekonomi akibat kebijakan fiskal yang dianggap terlalu ekspansif.
Menurut Andrianto, penilaian tersebut mengabaikan fakta bahwa Prabowo menempuh jalur demokrasi secara konstitusional dalam mencapai kekuasaan. Ia menekankan bahwa Prabowo telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak empat kali sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
“Prabowo adalah figur yang mengikuti proses demokrasi secara penuh. Tiga kali mengalami kekalahan dan tetap berada dalam koridor demokrasi hingga akhirnya memperoleh mandat rakyat pada 2024. Karena itu, tuduhan bahwa Indonesia sedang menuju otoritarianisme dinilai tidak relevan dengan realitas politik pasca-Reformasi,” ujar Andrianto.
Ia juga menilai kritik The Economist tidak dapat dilepaskan dari orientasi pemikiran ekonomi liberal yang selama ini dianut media tersebut. Dalam pandangannya, pendekatan ekonomi neo-liberalisme cenderung menolak intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Karena itu, lanjutnya, sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penguatan ketahanan pangan, hingga Sekolah Rakyat dipandang bertentangan dengan paradigma pasar bebas yang selama ini dominan dalam ekonomi global.
Andrianto menilai kebijakan-kebijakan tersebut justru mencerminkan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperbesar peran negara dalam melindungi kepentingan domestik.
“Prabowo sedang mencoba membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri dengan memperkuat sektor domestik, koperasi, dan ketahanan pangan. Ini berbeda dengan pendekatan ekonomi liberal yang menyerahkan mekanisme sepenuhnya kepada pasar,” katanya.
Ia juga menyoroti langkah Prabowo dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional, termasuk keberanian keluar dari pola lama yang menurutnya terlalu bergantung pada pengaruh ekonomi Barat.
Dalam konteks geopolitik, Andrianto melihat kedekatan Prabowo dengan sejumlah pemimpin dunia seperti Vladimir Putin dan Xi Jinping sebagai bagian dari strategi memperluas posisi tawar Indonesia di tengah dinamika global.
Menurut dia, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS juga menunjukkan arah politik luar negeri yang lebih independen dan tidak sepenuhnya bergantung pada poros Barat.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut kerap memunculkan resistensi dari negara-negara Barat karena dianggap mengurangi dominasi ekonomi dan geopolitik mereka di kawasan berkembang.
Di sisi lain, Andrianto menilai tantangan ekonomi seperti pelemahan rupiah tidak dapat semata-mata dipahami dari perspektif nilai tukar terhadap dolar AS. Menurutnya, penguatan industrialisasi nasional dan ekonomi berbasis koperasi merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem ekonomi global yang berbasis dolar.
“Indonesia perlu kembali memperkuat industri nasional dan ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Kemandirian ekonomi menjadi fondasi penting agar tidak terus bergantung pada tekanan eksternal,” ujarnya.
Ia pun meyakini pemerintahan Prabowo tengah berupaya melakukan konsolidasi ekonomi nasional melalui pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi desa, serta penataan sektor sumber daya alam dan industri strategis. (tim)
