Jakarta – Kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia dinilai menyimpan tekanan fiskal besar yang berpotensi menjadi bom waktu bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengatakan stabilitas harga BBM saat ini bersifat semu karena ditopang oleh lonjakan subsidi dan kompensasi energi yang terus membengkak.
“Yang terlihat di SPBU memang stabil, tapi sebenarnya negara sedang menahan tekanan besar di belakang layar. Ini bukan solusi jangka panjang, melainkan strategi menunda,” ujar Haidar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam APBN 2026, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan sekitar Rp381 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Namun, asumsi tersebut disusun saat harga minyak dunia masih jauh lebih rendah.
Ketika harga minyak melonjak sekitar US$30 per barel di atas asumsi, beban fiskal ikut terdongkrak signifikan. Berdasarkan perhitungan, setiap kenaikan US$1 per barel menambah beban sekitar Rp6,7 triliun per tahun, sehingga total tambahan tekanan mencapai sekitar Rp201 triliun.
Selain itu, kebijakan menahan harga BBM non-subsidi agar tidak mengikuti harga pasar turut menambah beban. Dalam praktiknya, kondisi ini membuat PT Pertamina menjual BBM di bawah harga pasar.
Selisih harga tersebut kemudian berubah menjadi kompensasi pemerintah atau menjadi beban keuangan yang sementara ditanggung oleh BUMN energi tersebut.
“Dengan selisih harga sekitar Rp1.500 sampai Rp3.000 per liter, tambahan tekanannya bisa mencapai Rp80 hingga Rp120 triliun per tahun,” kata Haidar.
Jika seluruh komponen digabungkan, total kebutuhan riil subsidi dan kompensasi energi diperkirakan mencapai Rp662 hingga Rp702 triliun per tahun. Angka ini jauh melampaui alokasi awal APBN, dengan selisih sekitar Rp281 hingga Rp321 triliun.
Menurut Haidar, selisih tersebut saat ini pada dasarnya sedang ditahan melalui berbagai mekanisme, mulai dari tambahan subsidi, kompensasi yang belum dibayarkan, hingga tekanan terhadap neraca BUMN.
Dalam hitungan bulanan, kondisi ini setara dengan tekanan fiskal sekitar Rp23 hingga Rp27 triliun per bulan.
Artinya, pemerintah sedang ‘membakar sekitar Rp25 triliun setiap bulan untuk menjaga harga BBM tetap terlihat stabil di SPBU,” ujarnya.
Pemerintah sendiri disebut memiliki ruang anggaran sekitar Rp81 triliun dari efisiensi belanja. Namun, angka tersebut dinilai tidak cukup untuk menahan tekanan dalam jangka panjang.
Dengan tingkat kebutuhan saat ini, dana tersebut hanya mampu menopang sekitar 3 hingga 3,5 bulan. Bahkan, setelah memperhitungkan kebutuhan subsidi lain seperti listrik dan LPG, serta risiko pelemahan nilai tukar rupiah, daya tahannya diperkirakan hanya sekitar 2 hingga 2,5 bulan.
Selain itu, kebijakan menahan harga BBM juga berpotensi mendorong peningkatan konsumsi, yang pada akhirnya memperbesar beban subsidi itu sendiri
Haidar menilai, pemerintah saat ini pada dasarnya sedang membeli waktu sambil menunggu penurunan harga minyak global atau momentum kebijakan yang lebih tepat.
Namun, ia menegaskan bahwa tekanan fiskal tersebut tidak akan hilang, melainkan hanya berpindah, baik ke APBN, utang negara, maupun neraca BUMN.
Pertanyaannya bukan lagi apakah harga BBM akan naik, tapi kapan. Dengan tekanan seperti ini, waktunya bukan tahun, melainkan hitungan bulan,” kata dia.
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM sebenarnya sudah terjadi secara implisit, hanya belum tercermin langsung pada harga jual ke masyarakat.
Selisih itu sekarang tersembunyi di subsidi yang membengkak, kompensasi yang menumpuk, dan ruang fiskal yang semakin sempit. Ketika nanti dilepas, dampaknya hampir pasti akan lebih keras,” ujar Haidar. (rilis)
