JAKARTA, DJITUBERITA.COM – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta dalam waktu dekat.
Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, karena diduga terlibat dalam praktik nepotisme dan penyalahgunaan jabatan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski alias Jojo, menegaskan bahwa komitmen Gubernur Pramono Anung untuk membangun pemerintahan yang transparan dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) harus dibuktikan secara nyata.
Salah satu langkah konkret adalah dengan melakukan evaluasi dan pencopotan pejabat yang dinilai bermasalah, termasuk Sekda DKI.
“Kami mendesak Gubernur mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekda karena diduga menyalahgunakan wewenang dan membangun dinasti kekuasaan di lingkungan Pemprov DKI,” ujar Jojo, aktivis ’98 itu, dalam keterangannya kepada media, Selasa (15/7/2025).
Menurut Jojo, Marullah Matali diduga memanfaatkan jabatannya untuk menempatkan anggota keluarganya pada posisi strategis di pemerintahan. Di antaranya, mengangkat putranya, Muhammad Fikri Makarim alias Kiky sebagai Tenaga Ahli Sekda dan Faisal Syafruddin, yang disebut sebagai menantu keponakannya, menjadi Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.
Bahkan, Kiky disebut mendapat ruangan kerja khusus yang berdampingan langsung dengan ruang Sekda dan diduga kerap melakukan intimidasi terhadap pejabat BUMD dan kepala SKPD demi kepentingan pribadi.
“Kiky diduga memaksa sejumlah direksi BUMD dan kepala dinas untuk mengalirkan dana kepada pihak tertentu. Ia juga disebut sebagai makelar proyek, yang mengatur pengadaan barang dan jasa di Pemprov,” ungkap Jojo.
Lebih lanjut, KAMAKSI menyebut Kiky diduga memaksa Kepala BPBJ Dudi Gardesi agar seluruh proyek yang dilelang tahun 2025 harus mendapatkan restu darinya. Bila tidak, maka proyek itu dibatalkan atau pemenangnya wajib menghadap kepada Kiky.
Selain itu, Kiky juga dituding memaksa Direksi Bank DKI dan JakPro untuk mengalihkan urusan asuransi serta proyek revitalisasi ke perusahaan tertentu yang diyakininya. Pasar Jaya pun dikabarkan menjadi sasaran berikutnya untuk pengelolaan parkir dan asuransi aset oleh perusahaan kepercayaan Kiky.
KAMAKSI menyatakan bahwa dugaan penyimpangan ini sebelumnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jojo menilai sudah saatnya Gubernur Pramono mengambil tindakan tegas agar reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Ibu Kota berjalan sesuai visi anti-KKN.
“Kalau Pramono Anung serius ingin membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, maka Marullah Matali harus dicopot. Jabatan Sekda terlalu strategis untuk disalahgunakan oleh kelompok atau dinasti kekuasaan tertentu,” tegas Jojo.
KAMAKSI memastikan akan terus mengawal isu ini dan siap menggelar aksi besar-besaran di Balai Kota DKI untuk menuntut pencopotan Marullah Matali.(*)
