DJITUBERITA,BANGKA – Penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua mantan wakil kepala oleh Kejaksaan Agung menjadi peristiwa penting yang menegaskan prinsip bahwa seluruh pejabat negara tunduk pada supremasi hukum.
Langkah penegakan hukum tersebut berlangsung setelah Presiden RI, Prabowo Subianto,melakukan pergantian kepemimpinan BGN sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aktivis Pemuda Timur, Rion Adi, menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi Indonesia.
Menurutnya, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kepercayaan rakyat adalah amanah yang harus dijaga. Program gizi nasional dibangun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga setiap bentuk penyimpangan harus ditindak secara tegas dan transparan,” ujar Rion kepada awak media,Rabu (3/6/2026).
Ia menilai proses hukum yang sedang berjalan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan negara masih bekerja. Laporan masyarakat, pengawasan internal, serta langkah aparat penegak hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan penggunaan anggaran negara tetap berada pada jalur yang benar.
Menurutnya, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa wilayah 3T harus menjadi prioritas utama.
Pertama, angka kerentanan gizi dan stunting di sejumlah daerah terpencil masih relatif tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
Kedua, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan distribusi makanan bergizi masih belum merata.
Ketiga, pemerataan program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh asupan gizi yang layak tanpa memandang lokasi geografis.
Karena itu, Pemuda Timur mendorong BGN segera menyusun peta jalan yang berorientasi pada pemerataan manfaat program. Langkah tersebut mencakup penentuan titik layanan prioritas, penguatan sistem distribusi pangan bergizi, peningkatan pengawasan pelaksanaan program, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan di lapangan.
“Daerah 3T harus menjadi fokus utama. Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya sukses di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar,” kata Rion.
Ia berharap proses hukum terhadap mantan pimpinan BGN dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, kasus tersebut diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara negara agar senantiasa mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan kepentingan publik dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tegas aktivis pemuda timur ini.(red)
