Opini,Djituberita.com – Pemerintah mengagendakan rangkaian seremonial retret bagi 481 kepala daerah terpilih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pemimpin daerah dengan wawasan dan kesiapan dalam menjalankan tugas mereka.
Namun, rencana ini menuai kritik terkait efisiensi anggaran. Awalnya, biaya retret ini direncanakan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, pakaian, dan obat-obatan.
Baca juga selengkapnya: Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Akmil, Ada Apa?
Namun, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ,kemudian memutuskan untuk membiayai sepenuhnya kegiatan ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
Meskipun demikian, beberapa kepala daerah melaporkan bahwa mereka masih harus menanggung biaya transportasi dari APBD masing-masing. Misalnya, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menyebutkan bahwa pemerintah pusat hanya menanggung akomodasi selama retret, sementara biaya transportasi ditanggung oleh pemerintah daerah.(Fajar.com)
Baca juga Selengkapnya: Kemenprin RI : Kawasan Industri Sadai Tidak Terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Namun Tetap Prioritas
Selain itu, total biaya yang dikeluarkan untuk retret ini diperkirakan mencapai Rp11 miliar, belum termasuk biaya transportasi. Jumlah ini didasarkan pada kontribusi masing-masing kepala daerah sebesar Rp2,75 juta per hari selama delapan hari.
Baca juga selengkapnya: Aktivis KAMAKSI Turun ke Jalan, Desak KPK Usut Skandal Korupsi APBD Bupati Melawi
Kegiatan retret ini dirancang dengan jadwal ketat, dimulai dari olahraga pagi, apel, hingga sesi pembekalan yang mencakup materi tentang efisiensi anggaran, tugas pokok dan fungsi jabatan, serta pemantapan visi nasional. Materi ini disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dengan latar belakang ini, masyarakat dan berbagai pihak mengharapkan prioritas,transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan semacam ini, memastikan bahwa dana yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah.(*)
