Bangka Selatan,Babel – Di saat harga Crude Palm Oil (CPO) global naik, petani sawit di Bangka Selatan justru terpuruk, menjual Tandan Buah Segar (TBS) hanya di kisaran Rp2.400 per kilogram.
Jeritan itu nyata, terjadi di kebun-kebun, dan dirasakan langsung oleh petani. Namun satu pertanyaan mengemuka di tengah situasi ini: ke mana para 30 wakil rakyat DPRD Bangka Selatan ketika krisis ini terjadi?
Kadang kala ruang sidang terlihat rapi. Kursi terisi, agenda berjalan.
Namun di luar gedung kenyataan menelan pil pahit diterima petani, harga TBS merosot dan harga pupuk semakin melambung.
Penelusuran dari laporan media cepat,tepat, terpercaya Djituberita.com. menunjukkan fakta berbeda persoalan ini bukan hal baru. Tata niaga sawit di Bangka Selatan diduga masih bermasalah! rantai distribusi panjang, dominasi PKS dan mekanisme harga yang tidak transparan membuat petani berada di posisi paling lemah.
“Petani menjual murah.
Pasar global menjual mahal.
Di antaranya, ada ruang yang tampak tak tersentuh”
Di tengah kondisi itu, peran DPRD mematik sorotan. Sebagai legislator, mereka memegang tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai mandat undang -undang. Namun dalam situasi krisis harga ini, fungsi tersebut mandul terasa belum berjalan fungsi pengawasannya?
Belum terlihat langkah tegas untuk mengawasi praktik harga di lapangan.
Belum terdengar dorongan kuat menghadirkan regulasi yang benar-benar melindungi petani.
Dan belum tampak tekanan nyata dan yang berkoar bicara seolah irit bahasa terhadap sistem tata niaga yang diduga merugikan petani.
Yang muncul justru terkesan tertidur pulas terlalu diam untuk kondisi yang mendesak. Petani tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin harga yang adil, pupuk yang stabil.
Mereka (petani sawit-red) tidak bicara soal teori ekonomi, tapi soal keberlangsungan ekonomi keluarga dan ekonomi Bangka Selatan secara fundamental.
Ketika harga CPO dunia naik tetapi harga TBS di Bangka Selatan justru jatuh, ini bukan sekadar ironi, ini tanda adanya ketimpangan yang seharusnya dikawal.
Dan jika kondisi ini terus berulang tanpa perubahan, maka persoalannya bukan lagi sekadar harga. Melainkan soal keberpihakan apakah wakil rakyat benar-benar hadir untuk rakyat, atau hanya sekadar mengisi kursi dalam rapat pengesahan anggaran.(red)
