Jakarta – Warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis Siang (12/2/2026).
Kedatangan mereka dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan dukungan atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Pantauan awak media di lokasi, massa tiba sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan dua bus. Mereka membawa spanduk bertema dukungan terhadap pemberantasan korupsi serta sebuah tumpeng yang kemudian disantap bersama di depan gedung KPK setelah doa bersama.
Koordinator AMPB, Muhammad Saiful Huda, mengatakan jumlah warga yang hadir sekitar 89 orang. Aksi tersebut, menurut dia, bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk apresiasi kepada KPK sekaligus desakan agar kasus dugaan korupsi yang menjerat Sudewo diusut secara menyeluruh.
“Kami datang sekitar 89 orang dengan dua bus. Ini adalah bentuk rasa syukur dan terima kasih kami kepada KPK atas langkah tegas dalam memberantas korupsi,” ujar Saiful kepada wartawan (12/2).
Saiful menegaskan, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur pemerintahan di Kabupaten Pati. Ia menyebut masyarakat sudah lama merasa geram terhadap praktik korupsi yang dinilai merusak tata kelola pemerintahan dan merugikan rakyat.
“Masyarakat Pati sudah jengah dengan praktik-praktik korupsi. Kami berharap ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Korupsi itu musuh bersama. Dampaknya sangat nyata dan pada akhirnya membunuh hak-hak rakyat,” tegasnya.
Selain menggelar aksi, lima perwakilan AMPB diterima oleh pihak KPK untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan dukungan agar KPK mengusut perkara secara serius, transparan, dan tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
AMPB juga mendorong KPK untuk memberikan pendidikan dan pelatihan antikorupsi kepada masyarakat Pati, terutama di tingkat desa, sebagai langkah pencegahan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
“Kami ingin masyarakat desa memahami apa itu korupsi dan bagaimana dampaknya, supaya ke depan tidak ada lagi pembiaran atau praktik serupa di Pati,” kata Saiful.
Dalam audiensi tersebut, AMPB turut menyinggung persoalan agraria yang diduga melibatkan PT RSA di wilayah Pati. Menurut mereka, kasus tersebut memiliki indikasi korupsi dan layak mendapat perhatian serta penelusuran lebih lanjut dari KPK.
Saiful menambahkan, seluruh rangkaian aksi dilakukan secara swadaya sebagai bentuk kepedulian warga terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Rombongan berangkat dari Pati sehari sebelumnya, sekitar pukul 16.00 WIB.
Kasus ini harus menjadi peringatan bagi siapa pun yang kelak memimpin Pati. Korupsi harus ditinggalkan secara tegas dan diusut sampai tuntas,” pungkasnya.
