DJITUBERITA – PANGKAL PINANG, Kunjungan visitasi yang dilakukan oleh Tim Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke OPD Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep Babel), Ita Rosita, Ketua KI Babel, memimpin tim yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua Rikky Fermana, Martono, Fahriani, serta staf Pariyanti dan M. Taufik. Jumat (27/10/2023).
Kedatangan tim monev ini disambut oleh Irwanto, Pranata Humas Ahli Muda, Wisiko Aprizaldy, Kepala Sub Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum, dan Martini, Kasubbag Umum, di OPD tersebut.
Ketua KI BabelIta Rosita, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kuesioner yang telah disampaikan sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan OPD terhadap Undang-Undang KIP.
Dalam kunjungan tersebut, Ita Rosita menekankan bahwa di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasik (PPID) sebagai pelaksana, harus tersedianya meja layanan dan staf khusus yang siap melayani para pemohon dengan memberikan informasi yang diminta.
Namun, Wisiko menyampaikan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugas secara optimal.
“Wajib kami saja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini belum memiliki ruangan khusus. Ini baru ada website, perpustakaan, dan itu pun bercampur dengan ruang arsip,” keluhnya.
Irwanto juga menegaskan bahwa mereka menyambut baik keberadaan Komisi Informasi Provinsi. Namun, ia berharap agar kunjungan ini dapat menjadi titik awal untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik. Permintaannya adalah agar pesan-pesan dan tuntutan dari tim monev ini dapat disampaikan kepada atasan mereka melalui surat edaran atau peraturan resmi, yang akan memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang diperlukan, bagaimana fasilitas yang dibutuhkan, struktur yang ideal, pengelolaan yang efisien, dan tupoksi yang spesifik, serta penerapan yang seragam di seluruh biro di provinsi tersebut.
Kunjungan visitasi ini menjadi momentum penting dalam menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun terdapat kendala, langkah-langkah konkret yang diambil dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pelayanan informasi publik menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
“Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akses informasi yang mudah merupakan fondasi yang penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang lebih baik,”tutupnya.
Sumber: KI Babel
