Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan dengan berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya pada tahun 2026. Capaian tersebut ditandai dengan tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 99,73 persen serta keaktifan peserta mencapai 80,37 persen, melampaui target nasional.
Penghargaan UHC Tahun 2026 diserahkan dalam acara Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2026).
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, ST, MM, yang hadir mewakili Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid.
Seizin Bupati Riza Herdavid, Sekda Hefi Nuranda menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam menjalankan agenda prioritas daerah, khususnya program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP, yang selaras dengan kebijakan nasional Cakupan Kesehatan Universal.
“Status UHC kategori Madya ini menunjukkan bahwa capaian kepesertaan, tingkat keaktifan peserta, serta proporsi anggaran PBPU BP Pemda telah melampaui target nasional. Salah satu indikator pentingnya adalah pemerintah daerah tidak memiliki tunggakan iuran PBPU,” ujar Hefi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Penghargaan ini sangat penting karena menjadi indikator keberhasilan agenda prioritas kepemimpinan Bapak Bupati, yakni berobat gratis menggunakan KTP.
Mudah-mudahan prestasi ini terus memotivasi kita semua untuk meningkatkan pengabdian serta kualitas pelayanan kepada masyarakat Bangka Selatan,” tambahnya.
Dengan diraihnya Penghargaan UHC Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap capaian ini dapat semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (rilis)
