DJITUBERITA,JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuat riuh jagat politik setelah melontarkan analisis bahwa dinamika politik nasional bisa bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029. Ucapannya disampaikan dalam sebuah forum bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dan kemudian beredar luas melalui video.
Dalam video tersebut, Budi Arie mengatakan telah membisikkan kepada Jokowi mengenai “insting” politiknya yang melihat kemungkinan sesuatu terjadi sebelum 2029. Ia juga menyinggung keresahan masyarakat, demonstrasi di sejumlah daerah, serta kemungkinan terjadinya “percepatan sejarah”.
Budi Arie kemudian mengajak relawan Projo tidak hanya memikirkan skenario politik 2029, tetapi menyiapkan kemungkinan alternatif jika terjadi perubahan lebih cepat.
Kalimat itu terdengar sederhana. Efek politiknya tidak.
Sejumlah aktivis 1998 langsung menangkapnya sebagai pernyataan yang perlu dipertanyakan. Sebab, yang sedang dibicarakan bukan sekadar ramalan politik, melainkan kemungkinan perubahan sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir.
Aktivis 98 Mempertanyakan “Insting”
Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen mempertanyakan dasar pernyataan Budi Arie. Ia meminta kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 tidak disampaikan hanya berdasarkan “insting”, melainkan harus memiliki dasar fakta politik dan mekanisme konstitusional.
Aktivis 98 lainnya, Andrianto Andri, menilai pernyataan Budi Arie tidak bisa dipandang sebagai ucapan politik biasa, terlebih disampaikan ketika Jokowi berada di sampingnya. Menurut Andrianto, posisi Budi Arie sebagai pimpinan Projo yang dikenal dekat dengan Jokowi membuat pernyataan tersebut memiliki bobot politik tersendiri.
Dari sini kegaduhan mulai melebar.
Yang semula disebut “insting” berubah menjadi bahan tafsir. Yang awalnya berupa kemungkinan berkembang menjadi pertanyaan tentang sinyal politik.
Tetapi tafsir tetaplah tafsir. Belum ada bukti independen yang menunjukkan bahwa pernyataan Budi Arie merupakan keputusan atau instruksi politik tertentu.
SIAGA 98: Pemilu Jangan Jadi Siasat Kursi
Simpul Aktivis 98 atau SIAGA 98 ikut menyentil pernyataan tersebut.
Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin menilai Pemilu 2029 merupakan agenda konstitusional yang tidak semestinya dijadikan bahan spekulasi politik. Menurut dia, pemilu memiliki mekanisme dan tahapan yang jelas sehingga tidak bisa begitu saja dipercepat ataupun diperlambat.
SIAGA 98 juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik wacana tersebut, termasuk kemungkinan membangun kembali posisi tawar di tengah dinamika politik pemerintahan.
Namun tudingan mengenai motif tersebut tetap harus ditempatkan sebagai pandangan SIAGA 98, bukan fakta yang telah terbukti.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.
Dalam politik, sebuah “insting” bisa menjadi analisis. Tetapi ketika analisis itu menyentuh masa jabatan pemerintahan dan jadwal pemilu, publik tentu berhak bertanya: insting berdasarkan apa?
Projo Bilang Video Tidak Utuh
Projo tidak tinggal diam.
Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik mengatakan video yang beredar bukan rekaman utuh. Menurut Freddy, forum tersebut merupakan silaturahmi antara Jokowi dan para relawan sekaligus ruang untuk membahas berbagai kemungkinan mengenai situasi kebangsaan.
Freddy juga menjelaskan bahwa berbagai masukan relawan disampaikan kepada Jokowi dengan harapan diteruskan kepada Presiden Prabowo. Ia mengatakan Jokowi mendengarkan pandangan para relawan dan meminta semua tetap tenang karena situasi nasional baik-baik saja.
Dengan kata lain, menurut Projo, yang sedang dibicarakan adalah kemungkinan, bukan keputusan.
Tetapi potongan video telanjur beredar. Dan seperti lazimnya politik era media sosial, konteks sering kali datang belakangan setelah tafsir lebih dulu berlari.
Gerindra Pilih Jalan yang Lebih Tenang
Respons dari kubu pemerintahan cenderung tidak ikut membesarkan isu tersebut.
Gerindra menyatakan fokus pada pengawalan program Presiden Prabowo Subianto dan belum menjadikan Pemilu 2029 sebagai agenda utama. Di tingkat daerah, Ketua DPC Gerindra Grobogan Sugeng Prasetyo bahkan menyayangkan pernyataan Budi Arie karena dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi dan kegaduhan.
Sikap itu memperlihatkan kontras yang cukup jelas.
Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan “percepatan”. Gerindra memilih berbicara mengenai pekerjaan pemerintah yang sedang berjalan.
Politik rupanya bisa berjalan dalam dua kecepatan: satu sibuk membaca 2029, yang lain masih sibuk mengurus hari ini.
Istana Belum Menganggapnya Sebagai Krisis
Di tengah kegaduhan itu, belum terdapat tanggapan resmi dari Istana atau Presiden Prabowo yang menunjukkan bahwa pernyataan Budi Arie dianggap sebagai agenda perubahan pemerintahan. Pemberitaan mengenai klarifikasi Projo juga mencatat bahwa Istana dan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi atas wacana tersebut.
Sikap tersebut membuat respons Istana sejauh ini relatif tenang.
Namun, ketenangan Istana tidak otomatis menghapus pertanyaan politik yang muncul di luar pagar pemerintahan.
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira justru mengarahkan pertanyaan kepada partai pendukung pemerintah dan juru bicara Istana. Ia menyebut dinamika tersebut sebagai “politik sein kanan, belok kiri”.
Sindiran itu menunjukkan bahwa polemik Budi Arie telah bergerak dari sekadar pernyataan seorang ketua umum organisasi relawan menjadi bagian dari percakapan politik yang lebih luas.
Akhirnya Budi Arie Minta Maaf
Setelah pernyataannya menuai sorotan, Budi Arie akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf pada 26 Agustus 2026.
Ia mengatakan pernyataannya merupakan analisis pribadi dan menegaskan tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Penegasan tersebut penting karena pernyataan mengenai kemungkinan percepatan disampaikan ketika Budi Arie duduk bersebelahan dengan mantan presiden tersebut.
Dengan klarifikasi itu, Budi Arie berusaha menarik garis antara analisis pribadi dan sikap politik Jokowi.
Namun, satu pertanyaan tetap tertinggal. Jika memang hanya analisis pribadi, apa dasar yang membuat seorang ketua umum organisasi relawan meminta anggotanya menyiapkan alternatif menghadapi kemungkinan perubahan sebelum 2029?
Pertanyaan itu belum otomatis membuktikan adanya agenda tertentu. Tetapi cukup untuk menjelaskan mengapa para aktivis 98 bereaksi.
Dari “Insting” Menjadi Polemik
Polemik ini sesungguhnya tidak lahir dari fakta bahwa Pemilu 2029 akan dipercepat. Belum ada fakta semacam itu.
Yang ada adalah sebuah pernyataan politik, video yang beredar, klarifikasi organisasi, kritik aktivis, respons partai politik, serta permintaan maaf dari Budi Arie.
Selebihnya adalah tafsir.
Andrianto Andri membaca pernyataan itu sebagai sesuatu yang tidak biasa. Ongen meminta dasar yang lebih jelas. SIAGA 98 mengingatkan batas konstitusional. Gerindra memilih fokus pada pemerintahan. PDIP melempar pertanyaan kembali ke lingkungan pendukung pemerintah dan Istana.
Sementara Projo mengatakan video tersebut harus dibaca secara utuh.
Budi Arie sendiri akhirnya meminta maaf.
Semua itu menunjukkan satu hal: sebuah kalimat bisa menjadi lebih besar daripada orang yang mengucapkannya.
Apalagi bila kalimat tersebut menyentuh kekuasaan.
Nakal dalam Politik, Serius dalam Konstitusi
Budi Arie boleh memiliki insting politik. Politisi memang hidup dari membaca arah angin.
Tetapi negara tidak dijalankan dengan termometer insting.
Pergantian kekuasaan memiliki mekanisme. Pemilu memiliki jadwal. Pemerintahan memiliki masa jabatan. Jika terjadi perubahan, jalannya harus dapat dijelaskan melalui hukum dan konstitusi.
Karena itu, wacana tentang “percepatan” semestinya tidak dibiarkan melompat dari kemungkinan menjadi kepastian.
Di sinilah media dan publik perlu menjaga jarak dari kegaduhan.
Sebab terlalu cepat menyimpulkan bahwa ada operasi politik sama berbahayanya dengan terlalu cepat menganggap ucapan seorang elite sekadar candaan.
Untuk sementara, fakta yang tersedia lebih sederhana.
Budi Arie bicara. Video beredar. Aktivis 98 panas telinga. Projo memberi klarifikasi. Partai politik ikut bersuara. Istana belum menjadikannya persoalan resmi. Dan Budi Arie akhirnya meminta maaf.
Adapun 2029?
Masih jauh berada di depan.
Yang bergerak lebih cepat sejauh ini bukan pemilunya,justru kegaduhan elite politik hari ini.(red)
