DJITUBERITA,JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” dinamika politik sebelum Pemilu 2029 menuai sorotan. Di tengah viralnya potongan video Budi Arie saat berbicara di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, aktivis Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) mengingatkan agar wacana tersebut tidak diarahkan menjadi manuver untuk memperebutkan atau mempertahankan kursi kekuasaan.
Budi Arie sebelumnya menyampaikan bahwa insting politiknya menangkap kemungkinan situasi bergerak lebih cepat dari 2029. Ia bahkan meminta para relawan Projo menyiapkan skenario apabila terjadi percepatan politik. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum bersama Jokowi dan kemudian beredar luas di media sosial.
SIAGA 98 menilai isu tersebut tidak boleh dianggap sebagai permainan politik biasa. Menurut kelompok aktivis yang dikenal sebagai bagian dari gerakan reformasi 1998 itu, pembicaraan mengenai perubahan arah politik nasional harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok yang sedang mencari posisi kekuasaan.
Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menilai Pemilu 2029 bukan ruang untuk memainkan skenario politik berdasarkan kepentingan elite. Ia mengingatkan bahwa pengalaman Reformasi 1998 justru menunjukkan betapa mahal harga yang harus dibayar ketika krisis politik dan kekuasaan tidak dikelola secara demokratis.
“Jangan sampai wacana percepatan Pemilu 2029 kemudian menjadi pembenaran untuk membangun skenario politik demi kepentingan kekuasaan tertentu,” tegas Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Menurut Hasanuddin, pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan terjadinya percepatan politik harus dijelaskan secara terang kepada publik. Jika yang dimaksud adalah analisis terhadap dinamika sosial-politik, maka harus disampaikan berdasarkan indikator yang jelas.
Namun, jika berkembang menjadi skenario politik untuk mengubah arah kekuasaan, publik berhak mempertanyakan siapa yang sebenarnya akan diuntungkan.
“Kalau bicara kemungkinan, semua orang boleh punya analisis. Tetapi kalau kemudian masyarakat diminta bersiap untuk sebuah percepatan politik, pertanyaannya sederhana: percepatan menuju apa dan untuk kepentingan siapa?” ujar Hasanuddin.
Budi Arie dalam video yang beredar memang menyampaikan pertanyaan kepada para relawan mengenai kemungkinan situasi politik bergerak sebelum 2029. Ia juga mengaitkan pandangannya dengan kondisi sosial-ekonomi serta pengalaman perubahan politik pada periode 1998-1999.
Hasanuddin menilai pengalaman 1998 tidak semestinya dijadikan sekadar analogi politik. Menurutnya, Reformasi 1998 lahir dari tekanan sosial, ekonomi dan politik yang kompleks serta menghasilkan perubahan besar dalam tata kehidupan bernegara.
“Jangan menggunakan memori Reformasi 1998 sebagai alat untuk membangun legitimasi sebuah skenario kekuasaan. Reformasi adalah perjuangan rakyat, bukan tiket bagi siapa pun untuk mendapatkan kursi kekuasaan,” kata Hasanuddin.
Sorotan SIAGA 98 terutama tertuju pada istilah “skenario alternatif” yang disampaikan Budi Arie kepada para relawan. Bagi Hasanuddin, istilah tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai agenda politik di luar mekanisme Pemilu yang telah ditentukan.
“Kalau memang hanya diskusi, buka konteksnya secara utuh. Jangan masyarakat hanya disuguhi potongan pernyataan tentang percepatan, lalu diminta percaya bahwa semuanya sekadar analisis,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik telah memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dan bukan rekaman utuh. Ia menyebut pernyataan Budi Arie merupakan bagian dari diskusi internal mengenai berbagai kemungkinan situasi kebangsaan.
Projo juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai seruan resmi organisasi untuk mempercepat Pemilu. Freddy menyebut Pemilu 2029 tetap memiliki jadwal dan mekanisme konstitusionalnya sendiri.
Namun, klarifikasi tersebut tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik. Bagi SIAGA 98, justru karena isu tersebut menyangkut masa depan demokrasi, setiap pernyataan mengenai kemungkinan perubahan arah politik harus disampaikan secara utuh dan tidak multitafsir.
Respons berbeda datang dari Partai Gerindra. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menegaskan bahwa partainya tidak sedang membahas Pemilu 2029 dan memilih fokus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas,” ujar Sugiat saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Gerindra juga menyerahkan kepada publik untuk menilai maksud pernyataan Budi Arie dan memastikan partainya tidak terpengaruh oleh isu mengenai kemungkinan perubahan jadwal politik tersebut.
Sikap tersebut memperkuat perdebatan mengenai urgensi membicarakan Pemilu 2029 saat agenda pemerintahan saat ini masih berjalan. SIAGA 98 menilai energi politik seharusnya diarahkan untuk mengawal pemerintahan, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, serta memastikan demokrasi berjalan sehat.
Hasanuddin menegaskan, rakyat tidak boleh hanya dijadikan penonton dalam pertarungan elite. Menurut dia, demokrasi harus memastikan perubahan kekuasaan berlangsung melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan politik atau skenario yang tidak jelas.
“Jangan jadikan rakyat sebagai penonton sekaligus korban dari permainan elite. Kalau ada masalah dengan pemerintahan, selesaikan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi. Jangan mencari jalan pintas menuju kursi kekuasaan,” tegasnya.
SIAGA 98 juga meminta seluruh elite politik berhati-hati menggunakan istilah seperti “percepatan sejarah”, “anomali”, maupun “skenario alternatif”. Istilah tersebut, kata Hasanuddin, memiliki konsekuensi politik yang besar ketika disampaikan di tengah situasi masyarakat yang sedang sensitif terhadap isu ekonomi dan politik
“Pemilu bukan alat untuk memuaskan ambisi kekuasaan. Pemilu adalah mandat rakyat. Jangan sampai kursi kekuasaan menjadi tujuan, sementara konstitusi hanya dijadikan kendaraan,” kata Hasanuddin.
Ia menambahkan, SIAGA 98 akan terus mengawal setiap perkembangan politik nasional dan mengingatkan seluruh pihak agar tidak memainkan isu perubahan kekuasaan di luar koridor konstitusi.
“Kalau memang serius bicara masa depan bangsa, bicarakan program dan kepentingan rakyat. Jangan mulai dari pertanyaan siapa yang akan mendapatkan kursi,” pungkas Hasanuddin.(Red)
