Denpasar – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya terobosan besar dalam percepatan penyediaan perumahan nasional agar kebutuhan rumah rakyat dapat segera terpenuhi. Hal ini disampaikannya saat meninjau layanan perizinan perumahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Qodari didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Qodari menjelaskan bahwa target pembangunan perumahan nasional sangat tinggi sehingga membutuhkan pendekatan baru yang lebih progresif.
“Target perumahan kita ini kan tinggi sekali karena kebutuhannya besar. Karena itu harus ada terobosan,” ujarnya.
Qodari juga menekankan bahwa persoalan perumahan di perkotaan tidak hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga tingginya biaya hidup di rumah susun (rusun). Ia menyebut banyak rusun yang tetap kosong karena masyarakat tidak mampu menanggung biaya IPL dan tarif utilitas.
“Kadang-kadang rusun sudah dibangun, tapi masih kosong karena mahal biaya hidupnya. IPL harus dirumuskan komprehensif agar tidak terlalu mahal,” jelasnya.
Terkait tarif listrik dan air yang masih menggunakan harga komersial, ia memastikan sudah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN.
“Saya sudah tanya apakah tiap unit bisa memakai meteran sendiri, bukan sistem grid terpusat. Kata Dirut PLN, itu bisa,” tegasnya.
Qodari juga menilai pembangunan perumahan harus dikerjakan secara menyeluruh dari sisi permintaan dan pasokan. Ia mengapresiasi pendekatan integratif Menteri PKP yang menggabungkan pembangunan baru, renovasi, pembiayaan, dan pemberdayaan UMKM dalam ekosistem perumahan.
“Ini pertama kali perumahan baik membangun baru maupun renovasi dikerjakan secara komprehensif, dengan skema dan aktornya. Banyak terobosan yang bisa mempercepat pencapaian target nasional,” kata Qodari.
Terkait rencana penghapusan SLIK OJK/BI Checking bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Qodari menyatakan dukungannya.
“Kalau yang dosanya besar bisa dapat amnesti, masa rakyat kecil tidak bisa? Ini bentuk kasih sayang pemerintah,” ujarnya.
Maruarar: Seluruh RTLH di Denpasar Tuntas 2026
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penuntasan sekitar 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Denpasar pada 2026. Ia menyebut peningkatan anggaran renovasi menjadi 400.000 unit tahun depan merupakan lompatan terbesar dalam sejarah program BSPS, berkat dukungan Presiden Prabowo dan DPR.
“Kalau ada 100 unit, selesai tahun depan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar yang mampu memproses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 15 menit, sebuah langkah yang dinilai mendukung percepatan realisasi program perumahan.(tim)
