Jakarta – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas dugaan praktik suap pengurangan nilai kewajiban pajak yang melibatkan pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan.
Presidium KKMP, Joko Priyoski, menilai pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik korupsi yang dinilai masih mengakar di lingkungan perpajakan.
Ia meminta KPK tidak berhenti pada level pelaksana teknis, tetapi juga memeriksa pejabat tinggi, termasuk Direktur Jenderal Pajak.
“Panggil Dirjen Pajaknya. Persoalan ini sudah semakin parah dan harus dibongkar sampai ke aktor-aktor besar yang terlibat,” kata Joko Priyoski, yang juga Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Kamis (15/1).
Joko juga menyinggung dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, baik dari internal maupun eksternal perusahaan yang terkait.
Menurut dia, dalam kasus yang melibatkan PT Wanatiara Persada, dugaan keuntungan tidak hanya dinikmati pemilik perusahaan, tetapi juga direksi serta pihak-pihak lain yang disebut memiliki relasi politik dan kepemimpinan.
Penggeledahan KPK di Kantor Pusat DJP
Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (14/1). Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB dan penyidik meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.40 WIB.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pajak di wilayah Jakarta Utara.
Lima Tersangka Kasus Suap Pajak
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu (DWB).
Tiga tersangka diduga sebagai penerima suap:
1.Dwi Budi Iswahyu (DWB) – Kepala KPP Madya Jakarta Utara
2. Agus Syaifudin (AGS) – Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara
3. Askob Bahtiar (ASB) – Anggota tim penilai KPP Madya Jakarta Utara
Sementara dua tersangka lain diduga sebagai pemberi suap:
4. Abdul Kadim Sahbudin (ABD) – Konsultan pajak PT WP
5. Edy Yulianto (EY) – Staf PT WP
KPK mengungkapkan, para pejabat pajak tersebut diduga menerima suap terkait pengaturan dan pengurangan nilai kewajiban pajak PT WP dengan total nilai suap diperkirakan mencapai Rp4 miliar.
Tuntutan Reformasi Total
Presidium KKMP lainnya, Ramadhan Isa, meminta KPK mengusut perkara ini secara transparan dan menyeluruh agar praktik serupa tidak terus berulang di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ia menegaskan, beban akibat praktik korupsi pajak pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, KKMP mendesak reformasi total di tubuh Kementerian Keuangan dan meminta pejabat eselon I maupun eselon II yang disinyalir terlibat praktik korupsi untuk mengundurkan diri.
“Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dan Presiden Prabowo serta Menteri Keuangan Purbaya ikut terbebani oleh ulah oknum. Fiat justitia ruat caelum, keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh,” ujar Ramadhan.(rilis)
