Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (5/5/ 2026), dengan agenda utama mengevaluasi menyeluruh program prioritas pemerintah yang tengah berjalan.
Kepala Badan Pembinaan Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan di tengah tekanan global sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Evaluasi terhadap seluruh program yang sedang berjalan terus dilakukan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi kita secara year-on-year mencapai 5,61 persen. Ini menunjukkan program Presiden berjalan cukup baik,” ujar Aris
Data BPS mencatat, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang tertinggi dari sisi produksi dengan pertumbuhan 13,14 persen, sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen.
Namun di balik capaian tersebut, pemerintah mulai mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal atau “ikat pinggang”. Evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan program, tetapi juga menyisir efektivitas anggaran serta dampak riil terhadap masyarakat.
Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi mencakup bidang sosial, ekonomi, hingga infrastruktur. Di sektor pembangunan manusia, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemerataan dan digitalisasi pendidikan menjadi fokus utama karena menyerap anggaran besar dan menyasar langsung masyarakat luas.
Di bidang ekonomi, pemerintah menyoroti program ketahanan pangan, swasembada energi, serta percepatan hilirisasi industri dan investasi. Selain itu, pembangunan perumahan rakyat dan penguatan sektor industri juga masuk dalam radar evaluasi.
Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi rakyat seperti Koperasi Desa Merah Putih, dukungan terhadap UMKM, serta modernisasi ekonomi desa dan nelayan turut menjadi perhatian, terutama terkait efektivitas dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tak kalah penting, proyek-proyek dalam kerangka Program Strategis Nasional (PSN) juga dievaluasi, khususnya terkait progres pembangunan, serapan anggaran, dan hambatan di lapangan.
Presiden juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar kementerian serta membuka ruang dialog yang konstruktif dengan publik. Pemerintah, kata Aris, mendorong partisipasi akademisi dan pengamat dalam memberikan masukan.
“Presiden selalu membuka ruang komunikasi, diskusi, dan kritik yang konstruktif demi perbaikan kebijakan,” ujarnya.
Langkah evaluasi ini menandai fase baru pemerintahan yang lebih selektif dalam menjalankan program. Dengan pendekatan efisiensi dan penajaman prioritas, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan kebijakan fiskal yang lebih disiplin diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Sumber: (BPMI Setpres)
