Sukabumi,Jawa Barat – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari meninjau langsung lokasi bencana pergerakan tanah di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (29/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, KSP menekankan pentingnya penanganan permanen melalui relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana guna menjamin keselamatan dan kepastian hunian.
Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pascabencana sekaligus mendorong percepatan langkah penanganan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan itu, Qodari berdialog dengan pemerintah daerah, perangkat desa, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.
“Pada hari ini kita berkumpul bersama warga untuk melihat langsung situasi dan kondisi Desa Citarik yang terdampak bencana pergerakan tanah. Sejumlah rumah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang sama sekali. Saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi di lapangan,” ujar Qodari.
Menurutnya, bencana pergerakan tanah erat kaitannya dengan kondisi geologi wilayah. Berdasarkan perspektif BNPB, kawasan terdampak kemungkinan masuk dalam kategori zona merah, sehingga opsi penanganan yang paling aman dan berkelanjutan adalah relokasi.
Jika kita berbicara mengenai pergerakan tanah, ini berkaitan dengan kondisi geologi. Berdasarkan penilaian BNPB, wilayah ini kemungkinan zona merah. Karena itu, penanganan permanen yang paling tepat adalah relokasi warga,” jelasnya.
Qodari juga mengungkapkan adanya informasi ketersediaan lahan berupa tanah kas desa yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi. KSP, kata dia, akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada kementerian teknis terkait agar proses pembangunan hunian dapat segera dipersiapkan.
Tadi saya mendapat informasi bahwa tersedia tanah kas desa. Pekerjaan rumah berikutnya adalah pembangunan. Hal ini akan kami komunikasikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki kewenangan di bidang perumahan,” katanya.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa persoalan perumahan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kebencanaan dan wilayah rawan.
Oleh karena itu, kami akan mendorong agar alokasi dan anggaran perumahan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang terdampak bencana,” ujarnya.
Ke depan, KSP menilai perlunya langkah antisipasi yang lebih komprehensif, termasuk pemetaan kerawanan bencana di Kabupaten Sukabumi. Menurut Qodari, potensi sumber daya alam yang besar di wilayah tersebut harus diimbangi dengan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Sebagai bentuk perhatian kepada warga terdampak, dalam kunjungan tersebut KSP juga menyalurkan bantuan sosial dengan dukungan Kementerian Sosial. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. (Rilis Humas KSP)
