DJITUBERITA, JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melontarkan kritik keras terhadap usulan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati, yang meminta pemerintah mengalokasikan dana APBN 2027 untuk pembangunan 1.000 layar bioskop desa.
KAMAKSI menilai usulan tersebut tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan. Di tengah ancaman inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta sulitnya lapangan pekerjaan, DPR dinilai justru mengusulkan program yang bukan menjadi kebutuhan mendesak rakyat.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyebut usulan pembangunan bioskop desa berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dan menimbulkan kegaduhan publik.
“Rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Banyak masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, harga kebutuhan pokok terus naik, dan daya beli melemah. Legislator seharusnya memperjuangkan regulasi yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, bukan malah mendorong penggunaan APBN untuk membangun 1.000 bioskop desa,” kata Joko dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Ia menegaskan, masyarakat saat ini lebih membutuhkan lapangan kerja, subsidi kebutuhan pokok, layanan kesehatan yang terjangkau, hingga perbaikan pendidikan dibanding proyek hiburan.
“Ibu Dewan yang terhormat, rakyat butuh pekerjaan dan perut kenyang, bukan bioskop di desa,” ujarnya.
Sebelumnya, Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), mengusulkan alokasi APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop desa guna mendukung rumah produksi atau production house (PH) kecil di daerah.
Menurut KAMAKSI, perhatian pemerintah dan DPR seharusnya difokuskan pada sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Mereka menilai masih banyak sekolah rusak, kesejahteraan guru yang minim, hingga fasilitas kesehatan yang belum merata di berbagai daerah.
“Jangan sampai APBN dipakai untuk program pencitraan atau proyek yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Prioritas anggaran negara harus berpihak kepada rakyat kecil,” tegasnya.
KAMAKSI juga mendesak partai politik melakukan evaluasi terhadap kader di parlemen yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat dan memunculkan polemik di ruang publik.
Selain itu, mereka meminta jaringan bioskop besar memberi ruang lebih luas kepada film lokal dan PH kecil tanpa harus membebani anggaran negara melalui pembangunan bioskop baru di desa-desa.
“Kalau memang ingin memperbanyak bioskop desa, jangan gunakan uang rakyat. Ambil saja dari tunjangan anggota dewan, bukan dari APBN,” katanya.
KAMAKSI menilai usulan tersebut juga bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan agar seluruh pejabat negara dan wakil rakyat mendahulukan kepentingan masyarakat.
Saat ini, KAMAKSI mengaku tengah mengkaji dugaan pelanggaran etik atas pernyataan tersebut dan membuka kemungkinan melaporkan Rahmawati ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI serta menyurati DPP Partai Gerindra agar memberikan sanksi tegas.(red)
