JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) sekaligus Aktivis 98, Joko Priyoski, mendesak pemerintah menegakkan kembali semangat reformasi 1998, khususnya dalam pengelolaan jabatan publik di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).dalam keterangan pers, Rabu (21/5/2025).
Dalam momentum peringatan bulan Reformasi, Joko menekankan pentingnya penempatan direktur dan komisaris BUMN dari kalangan profesional yang bersih, berintegritas, dan memiliki rekam jejak yang baik, serta berasal dari putra-putri terbaik daerah di seluruh Indonesia.
“Jabatan publik, termasuk di BUMN, tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan,” tegas Joko, yang akrab disapa Jojo.
KAMAKSI mengaku menerima berbagai laporan terkait dugaan praktik transaksional dalam penunjukan pejabat BUMN. Beberapa calon pejabat diduga harus membayar sejumlah uang kepada oknum pengurus partai politik agar direkomendasikan menjadi Direktur atau Komisaris.
“Ini jelas menciderai cita-cita reformasi,” tambah Jojo yang dikenal vokal di dunia pergerakan sejak era 1998.
KAMAKSI juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan di Holding BUMN Pupuk Indonesia. Seorang anak dari pejabat tinggi berinisial DR diduga memanfaatkan jabatan ayahnya untuk memulai bisnis di lingkungan Pupuk Indonesia dan menunggak pembayaran kepada anak atau cucu perusahaan BUMN tersebut.
“Kasus ini sedang kami dalami. Jika datanya lengkap, kami akan melapor ke KPK dan membuka informasi ini ke publik,” jelas Jojo.
Sebagai penutup, KAMAKSI menyatakan akan terus mengawal agenda Asta Cita dan meminta perhatian dari Presiden RI Prabowo Subianto serta Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar mengawasi potensi penyimpangan tersebut.
“Kami berharap reformasi tidak keluar dari relnya. Saatnya kembali ke semangat awal: bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Jojo.
