Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) sekaligus Koordinator Nasional (Kornas) Aktivis 98, Hasanuddin, menegaskan bahwa penunjukan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat sebagai kabinet baru’ yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum strategis untuk mengawal sekaligus mempercepat transisi energi hijau nasional.
Menurut Hasanuddin, tantangan utama pengembangan energi bersih di Indonesia khususnya panas bumi tidak terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada struktur kebijakan dan insentif ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak.
“Indonesia memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia, namun belum optimal dimanfaatkan karena belum adanya keberpihakan kebijakan yang kuat,” ujar Hassanudin dalam keterangan pers ,Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan bahwa peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi krusial dalam membangun kerangka ekonomi karbon, meskipun secara teknis pengembangan panas bumi berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam konteks tersebut, Hasanuddin menekankan bahwa pembangunan sistem ekonomi karbon melalui mekanisme perdagangan karbon, harga karbon, serta insentif berbasis emisi harus segera dipercepat dan diperkuat.
“Ekonomi karbon bukan sekadar instrumen pengendalian emisi, tetapi mekanisme koreksi pasar. Dengan memberi harga pada karbon, negara menciptakan insentif nyata bagi investasi energi rendah emisi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa ADPPI tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga akan mengawal secara aktif implementasi kebijakan tersebut agar berjalan konsisten dan tidak berhenti pada tataran wacana.
Menurutnya, tanpa intervensi konkret, energi bersih seperti panas bumi akan terus menghadapi ketimpangan daya saing dibandingkan energi fosil yang selama ini mendapatkan berbagai bentuk subsidi dan kemudahan.
Sebagai representasi daerah penghasil panas bumi, ADPPI juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif hingga tingkat lapangan.
“Pengawalan ini penting agar transisi energi tidak hanya menjadi agenda pusat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh daerah dan masyarakat,” tambahnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa konsistensi kebijakan dan keberanian politik menjadi faktor penentu keberhasilan transisi energi. Oleh karena itu, ADPPI akan terus mengawasi, memberikan masukan strategis, serta mendorong transparansi dalam setiap tahapan implementasi kebijakan.
“Penunjukan ini harus menjadi titik balik. Transisi energi hijau bukan hanya tuntutan global, tetapi kebutuhan strategis nasional untuk mewujudkan kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi baru, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.
