Jakarta – Forum Halal Bihalal yang digelar Kornas Presidium Pemuda Timur di Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026), berkembang menjadi ruang refleksi kritis atas ketimpangan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.
Kegiatan yang semula bernuansa silaturahmi pasca-Idulfitri itu justru mengemuka sebagai forum diskusi substantif. Para peserta dari berbagai daerah di Indonesia Timur menyuarakan kegelisahan serupa. Pembangunan yang dinilai belum merata dan cenderung terpusat di wilayah barat Indonesia.
Koordinator Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan bahwa persoalan ketimpangan tidak dapat terus dibiarkan. Ia menilai, pembangunan kawasan timur memerlukan dorongan kolektif berbasis kesadaran bersama, bukan sekadar kebijakan administratif.
“Pembangunan Indonesia Timur adalah tanggung jawab bersama. Rasa keterisolasian muncul karena lemahnya semangat kolektif untuk membangun kawasan ini,” terangnya.
Sandri juga mengaitkan pembangunan dengan dimensi moral dan spiritual. Ia menilai, kontribusi terhadap pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab etis yang tidak bisa diabaikan.
Lebih jauh, ia berharap Kornas Presidium Pemuda Timur tidak berhenti sebagai wadah simbolik, melainkan menjadi kekuatan sosial yang mampu menghimpun aspirasi serta mengawal stabilitas dan pemerataan pembangunan nasional.
Pandangan serupa disampaikan oleh tokoh nasional, Haidar Alwi, yang mengangkat pengalaman empirisnya saat mengunjungi Ambon. Ia menggambarkan adanya paradoks antara potensi sumber daya dan kondisi riil masyarakat.
Menurut Haidar, Maluku memiliki kekayaan alam yang besar, namun belum diikuti dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Ia bahkan menyebut adanya kesenjangan signifikan jika dibandingkan dengan wilayah di Jawa Barat.
“Secara sumber daya, Maluku sangat kaya. Namun realitas di lapangan menunjukkan masyarakatnya masih tertinggal, termasuk dari sisi infrastruktur dan fasilitas ekonomi,” katanya.
Ia mencontohkan keterbatasan fasilitas modern sebagai indikator ketimpangan, sekaligus menegaskan bahwa persoalan tersebut bersifat struktural dan memerlukan penanganan jangka panjang.
Diskusi dalam forum ini mengerucut pada satu kesimpulan utama: percepatan pembangunan Indonesia Timur membutuhkan keberpihakan kebijakan yang nyata, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif generasi muda sebagai agen perubahan.
Melalui momentum ini, Kornas Presidium Pemuda Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pemerataan, memperkuat solidaritas kawasan, dan mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.
