Jakarta – Pengamat kebijakan publik sekaligus Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengingatkan Komite Reformasi Polri agar tidak terseret dalam fenomena paralysis by analysis di tengah membanjirnya masukan dari masyarakat.
Selama tiga pekan bekerja, komite menerima puluhan ribu masukan dari publik. Lonjakan aspirasi tersebut mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap percepatan pembenahan institusi kepolisian.
Namun Haidar menilai jumlah masukan yang terlalu besar dapat bersifat kontraproduktif jika tidak diikuti mekanisme penyaringan, kategorisasi, dan pemetaan masalah yang terstruktur.
“Energi tim bisa habis untuk memilah dan menimbang informasi, bukan pada kristalisasi gagasan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Risiko Kehilangan Fokus
Menurut Haidar, banyaknya informasi dapat membuat komite kehilangan fokus, kewalahan oleh banyaknya opsi, serta kesulitan menentukan prioritas. Situasi ini berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan dan membuat rekomendasi yang dihasilkan menjadi kabur.
Padahal, Presiden Prabowo menetapkan tenggat tiga bulan untuk menghasilkan rekomendasi reformasi Polri yang komprehensif. Setelah fase penyerapan aspirasi pada bulan pertama, komite seharusnya masuk pada tahap penyaringan dan formulasi gagasan pada bulan kedua.
Waktu Pendek, Tuntutan Besar
Haidar menegaskan bahwa bulan kedua harus dimanfaatkan untuk memilih inti persoalan dan merumuskan langkah konkret yang dapat dieksekusi Polri.
“Jika komite masih berkutat pada debat internal dan analisis tanpa ujung, maka pada bulan ketiga fase finalisasi, mereka akan kesulitan menyusun rekomendasi yang kuat.
“Fase finalisasi membutuhkan kejernihan analisis dan ketegasan mengambil keputusan. Tidak mungkin tiba di tahap itu dengan tumpukan data mentah,” katanya.
Butuh Ketegasan dan Fokus
Ia mengingatkan bahwa reformasi Polri menuntut kemampuan membaca akar persoalan, bukan keraguan akibat banjir masukan.
“Jika gagal keluar dari paralysis by analysis, rekomendasi komite berpotensi hanya bersifat normatif dan minim daya eksekusi.
Tiga bulan waktu yang singkat. Komite harus segera menetapkan prioritas, menyederhanakan proses analisis, dan memastikan arahnya menuju keputusan yang terukur,” tegas Haidar.
Jakarta, 2 Desember 2025
Oleh: R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
