Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalJakarta

Haidar Alwi Institute: Komposisi Komite Reformasi Polri Dinilai Sudah Proporsional

×

Haidar Alwi Institute: Komposisi Komite Reformasi Polri Dinilai Sudah Proporsional

Sebarkan artikel ini
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, bersama Direktur Eksekutif HAII Sandri Rumanama memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Minggu (9/11/2025).Foto/Dok-Tim)

Jakarta – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menilai kritik yang menyebut Komite Reformasi Polri tidak independen merupakan penilaian yang terlalu simplistis dan mengabaikan esensi reformasi kelembagaan negara.

Haidar menegaskan, dalam reformasi institusi sebesar Polri—yang memiliki struktur, kultur, dan mekanisme kerja sangat kompleks—keterlibatan unsur internal merupakan kebutuhan fundamental. Tanpa pemahaman menyeluruh dari dalam tubuh Polri, menurutnya, reformasi hanya akan bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Independensi bukan ditentukan oleh siapa yang duduk di dalam komite, tetapi oleh mekanisme kerja, tata kelola, serta akuntabilitas publik yang diterapkan,” ujar Haidar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Ia menilai kehadiran tokoh berintegritas seperti Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie menjadi penyeimbang kuat dalam memastikan proses reformasi berjalan objektif dan transparan. Keduanya diketahui memiliki rekam jejak panjang dalam penegakan hukum, konstitusionalisme, dan reformasi birokrasi.

Haidar juga mengingatkan bahwa menuntut dominasi masyarakat sipil dalam komite tanpa mempertimbangkan kebutuhan teknokratis maupun aspek kerahasiaan operasional justru berpotensi kontraproduktif. Reformasi yang efektif, katanya, harus menggabungkan pemahaman teknis aparatur dengan visi normatif masyarakat sipil.

“Komposisi yang melibatkan unsur internal dan eksternal bukan bentuk dominasi, melainkan keseimbangan rasional agar reformasi berjalan realistis dan dapat diimplementasikan,” tegasnya.

Menurut Haidar, reformasi Polri bertujuan memperkuat profesionalisme, humanisme, dan akuntabilitas. Karena itu, proses perubahan harus dipimpin oleh individu yang benar-benar memahami sistem, bukan sekadar pihak luar yang idealis namun minim pemahaman struktural.

Ia menambahkan, kritik terhadap dominasi unsur kepolisian menjadi tidak relevan jika komite tersebut beroperasi secara transparan, berbasis data, dan terbuka terhadap masukan publik.

“Independensi sejati terletak pada integritas proses dan komitmen moral terhadap perubahan. Reformasi yang efektif menuntut kolaborasi, bukan isolasi,” kata Haidar menutup pernyataannya.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *