Jakarta – Ditengah gaduh politik dan narasi ketakutan fiskal, Haidar Alwi menyerukan kembalinya akal sehat ekonomi. Ia menilai, bangsa yang berani berpikir jernih tak akan runtuh hanya karena angka utang.
Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan pentingnya rasionalitas dalam membaca arah ekonomi nasional di tengah derasnya propaganda isu utang negara. Menurutnya, sebagian besar kekhawatiran publik terhadap besarnya utang pemerintah hanyalah hasil dari narasi politik yang sengaja memancing kepanikan rakyat.
“Bangsa ini tidak akan maju kalau takut pada angkanya sendiri. Ketika ekonomi dikelola dengan logika dan niat baik, utang bukan ancaman, melainkan alat strategis untuk mempercepat kemandirian bangsa,” ujar Haidar dalam pernyataannya, Minggu (2/11).
Haidar menilai, isu utang negara kerap dijadikan bahan bakar politik untuk menciptakan ilusi ketidakstabilan ekonomi. Padahal, data resmi justru menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali dan kredibel di mata dunia.
Kementerian Keuangan mencatat, total utang pemerintah per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun atau 39,86 persen dari PDB, jauh di bawah batas aman 60 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
“Rasio di bawah 40 persen adalah bukti bahwa Indonesia bukan bangsa peminjam ceroboh, tapi bangsa yang dipercaya mengelola tanggung jawab dengan integritas dan kecerdasan,” tegas Haidar.
Haidar menilai, publik perlu disadarkan bahwa utang bukanlah simbol kelemahan ekonomi. Dalam perbandingan global, rasio utang Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara G20, bahkan jauh di bawah Jepang yang telah melampaui 230 persen dari PDB.
“Negara-negara maju hidup dengan utang jauh lebih besar. Bedanya, mereka tidak menjadikannya alat propaganda. Kita justru sibuk menakuti diri sendiri,” katanya.
Haidar juga memuji kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan global. Defisit APBN tetap terkendali di kisaran 2,6 persen, menandakan keberhasilan menjaga stabilitas tanpa menahan laju pembangunan.
“Purbaya adalah teknokrat rasional dan berani. Ia memimpin fiskal dengan data, bukan dengan drama politik. Inilah yang dibutuhkan Indonesia di tengah ketidakpastian global,” ujar Haidar.
Bagi Haidar, kedaulatan fiskal sejati terletak pada pengelolaan utang yang berbasis Rupiah dan produktif. Sekitar 70 persen utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang dipegang oleh investor domestik, menandakan rakyat sendiri menjadi bagian dari penggerak ekonomi nasional.
“Ketika rakyat menjadi pemegang surat utang negaranya sendiri, maka setiap rupiah bunga yang dibayar pemerintah akan kembali berputar di ekonomi nasional. Inilah bentuk kedaulatan fiskal yang nyata,” ujarnya.
Namun, Haidar menekankan bahwa tantangan terbesar bukan di angka utang, melainkan di literasi ekonomi publik. Ia mengkritik kelompok-kelompok politik yang terus menebar ketakutan tanpa dasar data.
“Politik ketakutan tidak membangun. Ia hanya melemahkan kepercayaan publik dan moral bangsa. Rakyat harus diajak berpikir, bukan digiring untuk takut,” tegasnya.
Haidar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang tetap menjaga arah ekonomi pro-produksi dan berpihak pada rakyat. Ia yakin sinergi Presiden dan Menteri Keuangan menjadi modal penting agar pertumbuhan ekonomi 2026 tetap di atas lima persen.
“Kepemimpinan yang tenang, ilmiah, dan visioner akan membuat Indonesia tahan guncangan global,” katanya.
Bagi Haidar, keberanian berpikir rasional adalah modal utama membangun bangsa di tengah turbulensi global.
“Bangsa ini tidak akan tumbuh karena rasa takut, tapi karena kecerdasan. Ekonomi tidak akan maju karena teriakan, tapi karena kerja, data, dan niat yang lurus,” pungkasnya.
Politik dan ekonomi seharusnya tidak saling menjebak. Ketika rasionalitas fiskal dijaga, angka utang bukan lagi alat propaganda, melainkan tolak ukur kematangan berpikir sebuah bangsa,”tutup Haidar Alwi dalam keterangan resminya.(tim)
