Jakarta – Amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, realitas hari ini memperlihatkan paradoks mencolok: sebagian besar rakyat berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup, sementara segelintir elite politik menikmati privilese luar biasa melalui jabatan di Badan Usaha Milik Negara BUMN
Kaukus Muda Anti Korupsi KAMAKSI menilai besarnya gaji direksi dan komisaris BUMN yang mencapai miliaran rupiah bertentangan dengan semangat UUD 1945 serta menjadi “luka keadilan sosial” bagi rakyat Indonesia.
“BUMN sejatinya diciptakan sebagai instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi kursi komisaris dan direksi kini berubah menjadi ruang eksklusif bagi elite politik dan kroninya, lengkap dengan tunjangan dan fasilitas mewah,”
tegas Joko Priyoski, Ketua Umum DPP KAMAKSI, di Jakarta dalam keterangan pers (10/10/2025).
Menurutnya, penunjukan sejumlah komisaris yang tidak berbasis kompetensi berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan membebani keuangan negara. “BUMN kini menjelma menjadi lumbung kekuasaan, bukan lagi wadah profesionalisme,” lanjutnya.
—
Ketimpangan Sosial yang Terstruktur
Dalam teori ekonomi politik, privilege menjadi sumber utama ketidakadilan sosial. Jabatan strategis yang diperoleh karena kedekatan dengan kekuasaan menciptakan kelas elite birokrasi yang hidup di atas penderitaan rakyat.
> “Fenomena ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Reformasi 1998 diharapkan memutus rantai itu, tetapi praktik bagi-bagi kursi justru makin mengakar. BUMN rugi ditanggung negara, untung dinikmati elite,”
ungkap seorang aktivis KAMAKSI.
KAMAKSI juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga petinggi BUMN dalam urusan dinas, seperti istri Direksi Jasa Raharja yang disinyalir menggunakan fasilitas negara.
“BUMN bukan perusahaan keluarga. Pemerintah harus tegas mencopot direksi yang melibatkan keluarga dalam urusan dinas,” desak aktivis tersebut.
Reformasi Total Tata Kelola BUMN
KAMAKSI menilai ironis bahwa banyak BUMN yang menggaji direksi dan komisaris dengan nilai fantastis justru masih bergantung pada penyertaan modal negara (PMN) alias uang rakyat.
“Logikanya aneh, kerugian ditanggung rakyat, tapi elite BUMN tetap digaji besar dan hidup mewah. Apa gunanya gaji besar jika praktik korupsi masih marak?”
kritik Joko Priyoski yang akrab disapa Jojo.
Ia pun menegaskan bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan reformasi total tata kelola BUMN.
“Pertanyaan mendasar: apakah ini wujud keadilan sosial yang dijanjikan, atau justru pengkhianatan terhadap cita-cita pendiri bangsa? Direksi dan komisaris BUMN tak layak menerima gaji besar di tengah rakyat yang terhimpit ekonomi,”
pungkasnya.
