Bangka Belitung – Aliansi Tambang Rakyat Bersatu (ATRB) secara resmi menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Aksi ini rencananya digelar pada Kamis, 6 November 2025, bertempat di halaman kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua ATRB, Batara Harahap, disebutkan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat penambang terhadap PT Timah Tbk yang dinilai tidak menepati janji-janji kepada masyarakat.
ATRB menilai, masyarakat penambang kini semakin tertekan akibat kebijakan dan ketidakpastian sikap dari perusahaan pelat merah tersebut. Aksi ini akan diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai wilayah tambang rakyat di Bangka Belitung.
Melalui aksi tersebut, ATRB mengajukan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak DPRD dan Forkopimda Babel untuk menegur serta memberikan sanksi resmi kepada PT Timah Tbk atas sikap ingkar janji kepada rakyat.
2. Menolak segala bentuk penindasan, kecurangan, dan ketidakadilan dalam tata niaga timah yang merugikan masyarakat.
3. Meminta transparansi kompensasi bagi masyarakat terdampak aktivitas kapal isap produksi (KIP) milik PT Timah dan mitranya.
Batara Harahap menegaskan, aksi tersebut akan dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Tembusan surat pemberitahuan ini juga disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua DPRD Provinsi Babel.
