Jakarta – Pengungkapan jaringan judi online internasional oleh Bareskrim Polri di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, disebut menjadi bukti nyata transformasi Polri menuju institusi keamanan modern berbasis teknologi dan intelijen digital.
Dalam operasi penindakan yang dilakukan pada 7 Mei 2026 dan diumumkan secara resmi pada 9 Mei 2026, aparat mengamankan sebanyak 321 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara Asia yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian daring lintas negara.
Dari total tersebut terdiri atas 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, 13 warga negara Myanmar, 11 warga negara Laos, 5 warga negara Thailand, 3 warga negara Malaysia, dan 3 warga negara Kamboja.
Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita ratusan perangkat elektronik, paspor, laptop, komputer, perangkat jaringan internet, uang tunai sekitar Rp1,9 miliar, serta sejumlah mata uang asing lainnya. Polisi juga menemukan sekitar 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana operasional perjudian online internasional.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan kejahatan judi online lintas negara.
“Ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya implementasi penegakan hukum terkait perjudian online jaringan internasional,” ujar Trunoyudo.
Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan sejumlah WNA di sebuah gedung di Jakarta Barat.
“Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan saat sedang menjalankan operasional perjudian online,” kata Wira.
Polri kini masih melakukan pengembangan dengan menelusuri server, IP address, hingga aliran dana jaringan internasional tersebut.
Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko menilai fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran aktivitas kejahatan siber transnasional ke Indonesia setelah sejumlah negara Asia Tenggara memperketat operasi perjudian online.
“Pasca ditertibkannya pola operasi daring di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia,” jelas Untung.
Menanggapi pengungkapan besar tersebut, Presiden Haidar Alwi Care sekaligus pendiri Haidar Alwi Institute, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menilai keberhasilan itu bukan sekadar operasi penegakan hukum biasa, melainkan cerminan bahwa transformasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah berkembang menjadi sistem keamanan nasional yang modern, adaptif, dan berkelas dunia.
Menurut Haidar Alwi, ancaman terhadap bangsa kini telah berubah secara mendasar. Kejahatan modern tidak lagi hadir secara konvensional, melainkan bergerak melalui server, algoritma, transaksi digital, dan jaringan keuangan lintas negara yang terorganisasi.
“Di era digital, kejahatan tidak lagi selalu membawa senjata. Ia hadir dalam bentuk server, algoritma, dan jaringan keuangan internasional yang bekerja diam-diam menguras harapan masyarakat. Ketika Polri mampu membongkar operasi yang melibatkan ratusan warga negara asing dan menelusuri jejak digital lintas negara, sesungguhnya yang sedang dijaga bukan hanya penegakan hukum, tetapi kedaulatan digital Indonesia,” tegas Haidar Alwi.
Ia menilai keberhasilan tersebut memperlihatkan implementasi nyata konsep Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.
Menurutnya, kemampuan Polri melacak domain, server, IP address, dokumen keimigrasian, hingga arus keuangan internasional menunjukkan institusi kepolisian telah memasuki era penegakan hukum berbasis sains dan teknologi.
“Presisi adalah kemampuan negara membaca ancaman sebelum kerusakan menjadi krisis. Ketika polisi mampu mengikuti jejak data, menelusuri arus uang, dan mengurai struktur kejahatan lintas negara, maka hukum hadir bukan hanya sebagai reaksi, tetapi sebagai sistem proteksi strategis bangsa,” ujarnya.
Haidar Alwi menegaskan judi online merupakan ancaman serius terhadap ketahanan keluarga dan ekonomi nasional karena secara sistematis memindahkan uang masyarakat ke jaringan kriminal internasional.
Dampaknya, kata dia, tidak hanya menghancurkan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memicu utang, gangguan psikologis, penurunan produktivitas, hingga kebocoran kekayaan nasional.
“Judi online tidak menciptakan kesejahteraan. Ia hanya memindahkan uang, waktu, dan harapan rakyat ke rekening sindikat global. Ketika Polri memutus jaringan itu, yang diselamatkan sesungguhnya adalah ketahanan keluarga, produktivitas nasional, dan masa depan generasi Indonesia,” kata Haidar Alwi.
Ia juga mengajak masyarakat memberikan apresiasi yang objektif terhadap kinerja Polri. Menurutnya, kritik tetap diperlukan, namun capaian besar dalam menjaga keamanan nasional juga harus dihargai secara proporsional.
“Ketika ancaman berhasil dihentikan sebelum merusak masyarakat, ketika keluarga terlindungi dari jebakan digital, dan ketika Indonesia tidak dijadikan basis kejahatan internasional, maka di situlah negara hadir menjalankan tugasnya,” pungkas Haidar Alwi.(rilis)
