JAKARTA, DJITUBERITA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan yang dihadiri Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi beserta sejumlah bupati dari berbagai daerah itu menjadi forum penyampaian aspirasi mengenai pelaksanaan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, hingga dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan di daerah.
Suasana dialog berlangsung hangat dan terbuka. Para kepala daerah duduk bersama pimpinan DPR RI untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintah kabupaten, mulai dari pendanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga penguatan kewenangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam dialog tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan daerah.
Aspirasi yang disampaikan APKASI akan menjadi bahan koordinasi DPR bersama pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi juga menekankan pentingnya menjaga semangat desentralisasi dan otonomi daerah agar pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan potensi daerah.
Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPR RI dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing, anggota DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mengawal aspirasi pemerintah daerah agar dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional.
Di sisi lain, APKASI berperan sebagai wadah strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menghimpun dan memperjuangkan kepentingan daerah secara kolektif kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.(Red)
