Jakarta – Pembentukan struktur kepolisian yang definitif di Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan dinilai semakin mendesak guna memperkuat pelayanan keamanan serta penegakan hukum di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, meminta agar proses definitif dua Kepolisian Daerah (Polda) tersebut segera dipercepat demi mendukung stabilitas keamanan hingga pelayanan masyarakat di tingkat Polres dan Polsek.
Menurut Sandri, kehadiran Polda definitif di Papua Selatan harus menjadi prioritas karena kesiapan infrastruktur dasar telah tersedia. Ia menyebut lahan seluas 10 hektare di Kecamatan Kurik, Merauke, telah disiapkan untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Selatan.
Sementara itu, lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Mako Polda Papua Pegunungan juga disebut telah tersedia di Wamena.
“Ini sangat mendesak. Keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum menjadi kebutuhan utama rakyat yang harus diprioritaskan,” kata Sandri dalam keterangannya, Minggu(10/5/2026).
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan personel untuk dua Mapolda baru tersebut merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri. Karena itu, ia berharap Kapolri dapat segera merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan definitif Polda di dua provinsi baru tersebut.
“Harus direspons cepat dua daerah ini. Rakyat juga membutuhkan keamanan dan proses penegakan hukum sebagai bentuk pelayanan polisi kepada masyarakat,” ujarnya.
Sandri menegaskan, dorongan percepatan definitif Polda Papua Selatan dan Papua Pegunungan merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan serta menjaga stabilitas di wilayah DOB Papua agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.
