Jakarta – Nama pengusaha ratu batu bara Tan Paulin kembali mencuat dalam pusaran dugaan praktik upeti tambang di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.
Pengamat hukum menilai aparat penegak hukum (APH) harus bersikap tegas dan konsisten dalam menangani perkara tersebut.
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur, Hudi Yusuf, mengatakan setiap pihak yang telah disebut dalam konstruksi penyidikan semestinya segera ditindaklanjuti, baik melalui pemeriksaan lanjutan maupun langkah pencegahan seperti pencekalan.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika sudah ada indikasi keterlibatan dalam aliran dana, maka harus ditelusuri secara tuntas dan transparan,” ujar Hudi, Jumat (3/4/2026) di lansir Monitor Indonesia.
Menurut dia, langkah cepat diperlukan untuk mencegah potensi hilangnya barang bukti maupun upaya menghambat proses hukum (obstruction of justice), terutama dalam perkara yang melibatkan jaringan bisnis besar seperti sektor pertambangan.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan penyidikan terkait dugaan pungutan terhadap perusahaan tambang di wilayah Kukar. Skema tersebut diduga berkaitan dengan distribusi batu bara, termasuk akses penggunaan terminal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik terus mendalami keterangan sejumlah saksi guna mengurai aliran dana dalam kasus tersebut.
“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pungutan terhadap perusahaan tambang,” ujar Budi.
Sejumlah pihak dari kalangan pengusaha telah diperiksa untuk memperjelas konstruksi perkara.
Hudi menilai lambannya perkembangan penanganan perkara berpotensi memicu persepsi negatif di masyarakat. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka.
“Jika tidak cukup bukti, harus dijelaskan. Namun jika ada indikasi kuat, proses hukum harus ditingkatkan. Kepastian hukum itu penting,” katanya.
Ia menegaskan konsistensi penegakan hukum menjadi kunci menjaga kepercayaan publik, terutama dalam perkara yang menyangkut sektor strategis seperti pertambangan.
“Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegas Hudi.(rilis)
