Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku merespons kritik terkait anggaran perjalanan dinas Gubernur Maluku yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Umum DPD IMM Maluku, M. Saleh Souwakil, menilai pernyataan Pengamat Kebijakan Publik W. Tomson yang mempersoalkan efektivitas perjalanan dinas Gubernur Maluku tidak disampaikan berdasarkan analisis yang komprehensif.
Ia menyebut kritik tersebut cenderung tendensius dan tidak objektif dalam menilai kebijakan pemerintahan daerah.
“Perjalanan dinas kepala daerah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak semua hasilnya bisa langsung dilihat dalam bentuk fisik,” ujar Saleh di Ambon, Kamis (12/2).
Menurut Saleh, pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Karena itu, ia meminta publik tidak menilai kebijakan strategis secara instan, terutama yang berdampak jangka menengah dan panjang.
Ia juga menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, telah terdapat sejumlah langkah dan terobosan yang dinilai berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun belum seluruhnya tampak secara kasatmata.
DPD IMM Maluku, lanjut Saleh, tidak menutup ruang kritik dalam sistem demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan memahami mekanisme pemerintahan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di ruang publik.
“Kritik itu penting, tetapi harus proporsional dan berdasar fakta. Kritik tanpa landasan bukti justru menyesatkan,” tegasnya.
IMM Maluku pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan, untuk mengedepankan diskursus yang sehat demi mendorong pembangunan Maluku secara berkelanjutan.(Rilis)
