Jakarta – Aktivis senior sekaligus Founder media digital KontraNarasi.com, Sandri Rumanama, mengungkapkan pihaknya tengah menjajaki kerja sama strategis dengan sejumlah lembaga negara, antara lain Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital (Komdigi).
Sandri menyebutkan, penjajakan kerja sama tersebut diarahkan pada penguatan riset, keamanan informasi, serta penyiaran publik yang berimbang di tengah derasnya arus informasi digital.
“Kami sedang menggodok pola kerja sama lintas lembaga negara untuk merilis kinerja mereka secara terbuka, sekaligus menghadirkan produk jurnalistik yang berani menjadi pembeda di tengah maraknya konten digital dan jurnalisme instan di berbagai platform media sosial,” ujar Sandri kepada awak media di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Sandri, salah satu fokus utama Kontra Narasi saat ini adalah kerja sama di bidang keamanan dan penegakan hukum bersama Polri. Ia menilai, pengawasan publik terhadap penegakan hukum harus diimbangi dengan penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan terverifikasi.
Penegakan hukum dan situasi kamtibmas perlu diawasi secara objektif. Media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang benar, agar proses hukum tidak digiring oleh opini viral semata tanpa kroscek dan verifikasi,” tegasnya.
Selain sektor keamanan, Sandri juga menekankan pentingnya riset di bidang informasi dan teknologi. Kerja sama dengan lembaga riset negara dinilai strategis untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab.
Dalam rangka memaksimalkan peran tersebut, Kontra Narasi saat ini tengah melakukan pembenahan internal, baik dari sisi manajemen maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami melakukan penataan manajemen dan penguatan sarana-prasarana, termasuk peningkatan kapasitas para kontributor. Target kami bukan hanya menghasilkan produk jurnalistik, tetapi juga melahirkan kreator konten yang mampu meng-counter narasi spam dan disinformasi di ruang digital,” jelas Sandri.
Ia menambahkan, Kontra Narasi juga sedang mengagendakan pertemuan lanjutan dengan sejumlah institusi negara lainnya, seperti Kejaksaan Agung, BRIN, Komdigi, KPI, Ombudsman RI, dan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bagian dari penguatan ekosistem informasi publik yang sehat dan akuntabel.(rilis)
